Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin berharap, pembangunan sistem teknologi informasi baru di lingkungan pemerintahan dimoratorium dulu tahun ini.
Menurut dia, lebih baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah fokus mengintegrasikan sistem TI antarinstansi lebih dahulu ketimbang sibuk membuat platform baru.
"Silo-silo akan kami hentikan tahun ini. Tidak ada lagi membangun sistem elektronik masing-masing kementerian, lalu di bawah kementerian ada lagi, belum lagi provinsi," ujarnya dalam kegiatan Deklarasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Kawasan Bandara dan Pelabuhan Laut Berintegritas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Mantan Wakil Kepala Polri 2016-2018 ini berpendapat integrasi sistem TI penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga mereka tidak merasa 'dipingpong'.
Kemenpan RB menghitung setidaknya Rp21 triliun dibelanjakan setiap tahun oleh K/L, badan, pemprov, pemkab, dan pemkot, untuk membangun platform digital baru tanpa memikirkan integrasinya dengan aplikasi milik instansi lain. "Kalau dihentikan, tiap tahun kita bisa hemat Rp21 triliun, bisa untuk membangun yang lain," ujarnya.
Syafruddin meyakini, jika semua sistem TI terintegrasi, bukan mustahil Indonesia akan mencapai target lepas dari jebakan negara kelas menengah (middle income trap) pada 2036 dan memiliki produk domestik bruto terbesar kelima di dunia pada 2045.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak berkomentar banyak tentang pengaruh moratorium itu terhadap pengembangan Inaportnet. "Saya pikir biar secara integrasi dilihat dengan helicopter view. Biarkan ada satu tim yang melihat mana yang tidak efektif," katanya.
