Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan mengadakan diskusi informal dengan isu Palestina sebagai bahasan utama ketika menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diskusi dengan format Arria Formula itu akan digelar pada 9 Mei 2019 dan terbuka untuk seluruh anggota PBB.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard mengungkapkan dibawanya isu ini dalam diskusi informal dilakukan supaya komunitas internasional tidak melupakan permasalahan yang masih dihadapi bangsa Palestina.
Diskusi tersebut akan berfokus pada pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina dengan merujuk pada Resolusi Nomor 2334 tahun 2016 DK PBB. Dalam resolusi tersebut, DK PBB menegaskan bahwa pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki kekuatan hukum.
Aksi tersebut juga dinilai sebagau bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan menghambat solusi dua negara.
Lewat pembahasan isu ini, Indonesia ingin mengajak peserta diskusi memahami bahwa pembangunan pemukiman ilegal merupakan masalah hukum dan kemanusiaan.
"Ini merupakan isu yang sensitif. Ada resolusi DK PBB yang berkaitan dengan hal ini, yakni resolusi 2334 yang keluar pada 2016. Ini adalah segelintir resolusi soal Palestina yang tidak diveto Amerika Serikat," papar Febrian dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (2/5/2019).
"Inilah yang ingin kami angkat, masih ada masalah pemukiman ilegal di Palestina. Kami melihat isu Palestina mulai terpinggirkan di Timur Tengah karena ada isu lainnya," sambung Febrian.
Dia mengakui kehadiran diskusi ini memang tidak akan menghasilkan kesepakatan politis atas nama Dewan Keamanan PBB, namun ia menyatakan pembahasan informal soal pemukiman ilegal ini dapat menjadi momentum untuk mengetahui posisi terbaru negara PBB soal konflik Israel-Palestina.
