Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengingatkan bahwa berdasarkan konstitusi, asas pemilu/pilpres adalah jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
"Maka KPU harus memastikan proses penghitungan suara dan penetapan hasilnya berlangsung berdasarkan asas tersebut, khususnya jujur dan adil," kata Din dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa (30/4/2019) malam.
Jika KPU tidak berlaku jujur dan adil, ujar Din, maka pemilu/pilpres 2019 akan mengalami cacat konstitusional.
Menurut dia, berbagai laporan dan pengaduan tentang kecurangan harus ditabayunkan, yakni diverifikasi atau dijernihkan.
"Jika laporan kecurangan tersebut tidak terbukti maka itu merupakan fitnah, namun jika terbukti ada kecurangan maka itu adalah musibah atau malapetaka dalam kehidupan kebangsaan kita," katanya.
Din mengingatkan bahwa pemimpin yang tampil dengan fitnah akan menimbulkan fitnah berkelanjutan, dan pemimpin yang tampil dengan musibah kecurangan akan membawa musibah berkepanjangan bagi bangsa dan negara.
"Kepada segenap keluarga besar bangsa, perebutan tahta telah menimbulkan silang sengketa di antara kita. Maka, jangan biarkan silang sengketa memecah belah persaudaraan kita. Mari selesaikan silang sengketa secara jujur dan adil, dan jangan ada dusta di antara kita," ucap Din.
