Bareskrim Bantah akan Periksa Aher di Kasus Kredit Fiktif Bank BJB Syariah

Bareskrim Polri membantah berencana menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pekan ini.
Sholahuddin Al Ayyubi | 29 April 2019 15:35 WIB
Bisnis.com, JAKARTA-Bareskrim Polri membantah berencana menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pekan ini.
 
Nama politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Aher sempat terseret dalam pusara korupsi kredit fiktif Bank BJB Syariah yang telah membuat negara rugi hingga mencapai Rp548 miliar.
 
Kepala Bagian Penerangan Hukum (Kabag Penum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menjelaskan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) masih mendalami keterangan para saksi dari unsur Bank BJB Syariah di Bandung. 
 
Menurutnya, penyidik tidak akan berhenti menyidik kasus tersebut hanya pada 2 tersangka terakhir, tetapi akan terus dikembangkan dan menangkap semua yang diduga terlibat dalam korupsi kredit fiktif sebesar Rp548 miliar itu.
 
"Sampai saat ini masih belum ada keterangan dari penyidik untuk memanggil itu (Aher). Kami masih mengembangkan kasus itu dengan pemanggilan saksi-saksi lain," tuturnya, Senin (29/4/2019).
 
Sebelumnya tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) setelah penyidik menemukan adanya fakta baru yang mengarah pada nama Aher.
 
Dalam perkara tersebut, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) bernama Yocie Gusman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit BJBS kepada debitur atas nama PT. Hastuka Sarana Karya periode 2014 hingga 2016.
 
Yocie Gusman merupakan bekas Ketua DPC PKS Kota Bogor, ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam memberikan kredit kepada PT. HSK periode 2014 hingga 2016.
 
Yocie Gusman diduga tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke AW, selaku pimpinan PT. HSK dalam memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp548 miliar. Dana itu sendiri digunakan PT. HSK untuk membangun 161 ruko di Garut Super Blok.
 
Penyaluran kredit itu sendiri belakangan diketahui dilakukan tanpa agunan. Debitur, PT. HSK, malah mengagunkan tanah induk dan bangunan ke bank lain. Setelah dikucurkan, ternyata pembayaran kredit tersebut macet sebesar Rp548 miliar.
 
Sebelumnya, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri juga telah melakukan penyitaan terkait kasus tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara.
 
Berikut aset yang disita Bareskrim:
 
1. Sertifikat dan Tanah seluas 7.000 m² atas nama ANDY WINARTO, terletak di Jalan, Bukit Pakar Timur, Ciburial, Cimenyan, Bandung.
 
2. Sertifikat dan Tanah seluas 1.522 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO, terletak di Jalan Wastukencana No. 31 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.
 
3. Sertifikat dan Tanah seluas 1.493 m² beserta bangunan atas nama ANDI WINARTO terletak di Jalan Inggit Garnasih No. 110 Keluraha Ciateul, Kecamatan Regol, Bandung tanah dan sertifikat.
 
4. Sertifikat dan Tanah seluas 1.400 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
 
5. Sertifikat dan Tanah seluas 15. 593 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Jalan Pembangunan Blok Untung Ds Jaya waras Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut.
 
6. Sertifikat dan Tanah seluas 13. 884 m² atas nama ROSALINA HAKIM terletak di Jalan Pembangunan Blok Gordah Ds Jaya waras Kec. Tarogong Kab. Garut.
 
7. Sertifikat dan Tanah seluas 7.740 m² beserta bangunan yang terletak di Jalan Malabar No. 331 Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
 
8. Mobil Bently warna hitam Nopol: B 1 BAA atas nama Theresia Situngkir.
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ahmad heryawan, aher, bank bjb syariah

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top