Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polri Tidak Bisa Langsung Pidanakan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count

Mabes Polri menyatakan tidak bisa mempidanakan lembaga survei penyelenggara quick count seperti yang telah dilaporkan Kamakh.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 19 April 2019  |  09:47 WIB
Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pilpres di TPS 222 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Rabu (17/4/2019). - ANTARA/Nova Wahyudi
Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pilpres di TPS 222 Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Rabu (17/4/2019). - ANTARA/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA-Polri mengaku tidak bisa mempidanakan lembaga survei yang menghasilkan data quick count pada Pilpres 2019 secara langsung. Penindakan baru bisa dilakukan jika ada rekomendasi dari Bawaslu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkapkan ada 40 lembaga survei yang diizinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengeluarkan data quick count dan disahkan langsung oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 April 2019 kemarin.

Dedi menjelaskan, Polri baru bisa mempidanakan lembaga survei jika ada rekomendasi dari Bawaslu yang menyatakan bahwa lembaga survei tersebut patut diduga melakukan perbuatan tindak pidana.

"Mereka (lembaga survei) kan sudah terdaftar di MK dan diverifikasi KPU. Jadi yang berkompeten untuk mengassesment ya Bawaslu dulu, baru kami (Polri). Setelah ada rekomendasi Bawaslu," tutur Dedi kepada Bisnis, Jumat (19/4).

Sebelumnya, Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi & Hoaks (KAMAKH) telah mengadukan 6 lembaga survei yang menghasilkan data quick count untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf ke Bareskrim Mabes Polri.

KAMAKH menuding keenam lembaga survei itu yaitu Indobarometer, CSIS, Charta Politica, Poltracking, Perludem, SMRC telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 22 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mereka dinilai telah membohongi publik dengan menampilkan hasil quick count yang memenangkan Paslon Nomor Urut 01.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

quick count
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top