Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Dipangkas Miliaran Dolar, Malaysia-China Lanjutkan Kerja Sama Proyek Kereta Api

Malaysia dan China sepakat melanjutkan proyek kereta api yang bernilai miliaran dolar AS, yang sempat terhenti setelah Najib Razak turun dari posisi Perdana Menteri Malaysia.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad berjabat tangan dengan PM China Li Keqiang di Great Hall of the People di Beijing, China, Senin (20/8/2018)./Reuters-How Hwee Young
Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad berjabat tangan dengan PM China Li Keqiang di Great Hall of the People di Beijing, China, Senin (20/8/2018)./Reuters-How Hwee Young

Bisnis.com, JAKARTA -- Malaysia dan China sepakat untuk melanjutkan proyek kereta api yang bernilai miliaran dolar AS, yang sempat terhenti setelah Mahathir Mohamad kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia.
 
Kelanjutan pembangunan proyek tersebut disampaikan pada Jumat (12/4/2019), setelah kedua pihak menyetujui pemangkasan biaya hingga sepertiga anggaran awal. Kedua negara sepakat menurunkan biaya pembangunan dari 65,5 miliar ringgit (sekitar US$16 miliar atau Rp224,5 triliun) menjadi 44 miliar ringgit (sekitar US$10,7 miliar atau Rp150,8 triliun).
 
"Pemangkasan ini tentu akan menguntungkan Malaysia dan meringankan beban finansial negara," papar pernyataan resmi kedua negara, seperti dilansir Reuters.
 
Proyek yang dinamakan East Coast Rail Line (ECRL) ini menghubungkan pesisir timur Malaysia di Laut China Selatan dengan Selat Malaka di barat Malaysia. ECRL, yang diluncurkan pada 2017, sempat dikhawatirkan membebani Malaysia karena melambungnya anggaran proyek tersebut di tengah minimnya transparansi alokasi dana.
 
Pada Januari 2019, China Communications Construction Co Ltd (CCCC) dikabarkan telah menawarkan untuk memotong anggaran hingga separuh alokasi dana awal demi keberlanjutan proyek tersebut.
 
Ketika terpilih dalam Pemilu 2018, Mahathir berjanji akan melakukan negosiasi ulang maupun membatalkan proyek-proyek inisiasi China yang dinilainya tidak menguntungkan bagi Malaysia. Proyek-proyek itu sebelumnya sudah disetujui oleh Najib Razak, Perdana Menteri (PM) Malaysia terdahulu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Annisa Margrit
Editor : Annisa Margrit
Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper