Kabar24.com, JAKARTA — Produksi berita-berita bohong atau hoaks melonjak drastis jelang hari pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019.
Sekretaris Jenderal Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken W mengatakan bahwa isu hoaks, khususnya yang disebarkan di media sosial, terus bertambah sejak Agustus 2018 hingga Februari 2019.
"Total berita hoaks yang kami temukan dalam 6 bulan terkhir mencapai 771 berita. Puncaknya terjadi pada Februari tahun ini," ujarnya saat bertemu dengan pimpinan media massa di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Berdasarkan data Kementerian Kominfo, produksi berita hoaks dimulai pada Agustus 2018 (25 berita), September 2018 (27 berita), Oktober 2018 (53 berita), November 2018 (63 berita), dan Desember 2018 (75 berita).
Berita hoaks tersebut ditemukan di semua media sosial, misalnya Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dan lainnya.
Sementara itu, jumlah tersebut kian melonjak pada Januari 2019 (175 berita) dan Februari 2019 (353 berita). Niken menuturkan pihaknya masih menghitung produksi hoaks pada Maret-April.
Menurutnya, berita bohong yang disebarkan di media sosial dan aplikasi chatting memiliki jenis yang berbeda. Namun, dia menyebutkan hoaks terbanyak berkaitan dengan politik.
"Dari 771 berita yang ditemukan, 181 di antaranya merupakan berita politik yang meyerang penyelenggara pemilu dan negara, pasangan calon 01 dan 02, serta para caleg," ucapnya.
Lebih lanjut, Niken memaparkan sebanyak 119 hoaks menyerang pemerintah dengan isu-isu seperti hutang negara melonjak, tenaga kerja asing, dan program-program lain.
Kementerian Kominfo juga mencatat hoaks berupa fitnah kepada kelompok tertentu sebanyak 110 berita, SARA 50 berita, kesehatan, 126 berita, bencana alam 55 berita, internasional 15 berita, dan perdagangan serta pendidikan 5 berita.
Untuk menangkal persebaran hoaks secara masif, dia meminta agar masyarakat dan media massa memilah secara jeli berita-berita yang beredar di media sosial. Pasalnya, saat ini banyak warga yang langsung membagikan tautan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu berita tersebut masuk dalam jenis hoax atau bukan.
Niken menuturkan pihaknya menyediakan sarana bagi masyarakat yang ingin memastikan atau memverifikasi berita melalui situs Kominfo dan layanan Stop Hoax.
Layanan tersebut dapat diakses oleh siapa saja secara gratis. Pemerintah juga menggunakan media sosial untuk merilis hasil-hasil berita hoaks yang telah ditemukan.
"Kami juga membuat akun Lambe Hoax di aplikasi Instagram. Generasi millenials bisa cek informasi yang mereka dapat berita bohong atau benar melalui akun tersebut," kata Niken.
