Bisnis.com, JAKARTA--Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh membantah tudingan yang menyebutkan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo cenderung tak netral pada Pilpres 2019.
Tudingan tersebut disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, Senin (1/4/2019).
"Saya prihatin Pak Hashim sebut Mendagri tak netral. [Padahal] di dalam [pernyataan itu] yang diserang saya. Barang kali Pak Hashim belum baca Undang-Undang Pemilu, dan PKPU 11/2018 terutama pasal 7," kata Zudan saat diskusi bertema "DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres" di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).
Zudan menuturkan beleid tersebut mengatur bahwa lembaganya tidak ikut menyusun daftar pemilih tetap (DPT). Kewajiban Kemendagri hanya menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum.
Menurut Zudan, Kemendagri telah menyerahkan DP4 sejak 15 Desember 2018. Karena itu, tugas Kemendagri hampir selesai dan tinggal menunggu KPU menuntaskan DPT jelang hari pencoblosan pada 17 April 2019.
"Setelah menyerahkan DP4, tugas Kemendagri sebenarnya sudah selesai 95%. Sisanya tinggal 5% itu membantu pemutakhiran berkelanjutan," imbuh Zudan.
Pemutakhiran data hingga hari pencoblosan dapat dilakukan untuk memastikan jumlah penduduk yang meninggal, masuk atau pensiun dari TNI, baru mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik, dan lainnya.
Meski demikian, pemutakhiran data tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Kemendagri. Permintaan update data harus dari KPU. Nantinya KPU dan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota akan bekerja sama menyelesaikan persoalan ini.
"Mendagri tak boleh cawe-cawe jika tak diminta KPU. Jadi tudingan Pak Hashim agar Kemendagri menghapus DPT itu tidak pada tempatnya," tutur Zudan.
Sebelumnya, Hashim yang juga adik kandung Prabowo menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo bukan pihak netral, melainkan pihak yang sangat berkepentingan atas hasil Pemilu 2019. Hal itu diucapkan dalam konferensi pers dengan media asing di Hotel Ayana Midplaza, Senin (1/4/2019).
Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga saat ini tengah mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 ke KPU. BPN mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.
BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555 KK, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
