Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak main-main dalam memberantas tindak pidana korupsi di sektor BUMN. Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) akan mulai menyasar di perusahaan pelat merah.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan sudah bertemu dengan Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro guna membahas program pencegahan di sektor BUMN.
"Kami baru minggu lalu ketemu Pak Sesmen BUMN [Imam Apriyanto Putro] untuk memulai program pencegahan suap di seluruh BUMN," ujar Pahala Nainggolan, saat dihubungi Bisnis, Senin (25/3/2019).
Pahala mengaku saat ini Korsupgah KPK belum masuk di ranah BUMN. Akan tetapi, pihaknya secara tegas akan memulai dengan membuat rencana kerja terlebih dahulu.
BUMN diminta jalankan panduan pencegahan korupsi guna menghindari kongkalikong dengan pihak swasta. Perusahaan BUMN atau swasta juga bisa menerapkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia ISO 37001 sistem manajemen antipenyuapan.
"Bisa juga ISO 37001. Silakan pilih."
Selain itu, orang internal di perusahaan harus mempunyai pemahaman tentang suap atau gratifikasi dan sistem pencegahan melalui sertifikasi ahli pembangun integritas.
"Jadi harus ada orang internal BUMN yang ikutan ambil sertifikasi ini," ujarnya.
Pahala mengaku apabila masih ada hambatan dalam operasional yang terpaksa dan berujung pada suap, KPK akan memfasilitasi forum berupa diskusi dengan pemerintah yang bernama komite advokasi.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku bahwa lembaga antirasuah akan tetap memperhatikan sektor BUMN. Apalagi, menyusul kasus yang menjerat pejabat di perusahaan pelat merah dalam sebulan terakhir ini.
"BUMN menjadi perhatian KPK baik pencegahan dan penindakan," kata Saut.
Di sisi lain, tata kelola perusahaan BUMN menjadi sorotan menyusul masih adanya petinggi di perusahaan pelat merah yang terlibat kasus korupsi.
