1. Masyarakat sudah Terpolarisasi oleh Pilpres 2019, KPU harus Profesional
Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk selalu profesional dan menjaga integritasnya mengingat kondisi masyarakat yang sudah terpolarisasi pada Pemilu 2019.
Siti yang akrab disapa Wiwik itu mengatakan pemilu dan pilpres yang diselenggarakan saat ini lebih berat tantangannya.
Memang apa penyebabnya? Baca selengkapnya di sini.
2. Dituding PKI, Aktivis 98 Akan Tempuh Jalur Hukum
Forum Rembuk Nasional Aktivis 98 akan mengambil langkah hukum terkait diskusi yang diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti Kivlan Zein.
Dalam pernyataan sikap yang diedarkan, Selasa (26/2/2019), elemen 98 yang digagas oleh beberapa tokoh aktivis 1998 seperti Wahab Talaohu, Faizal Assegaf, Adian Napitupulu dan Karyono Wibowo menyatakan bahwa mereka menyampaikan protes terbuka sekaligus akan menemuh jalur hukum.
Baca selengkapnya di sini.
3. Heboh Warga Negara China Miliki KTP-el, KPU Pastikan WNA Tak Punya Hak Pilih
Beredarnya informasi di media sosial mengenai tenaga kerja asing asal China yang memiliki kartu identitas seperti KTP elektronik atau KTP-el dan diduga masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu April mendatang membuat Komisi Pemilihan Umum angkat suara.
Dalam foto yang beredar di media sosial, kartu identitas warga negara asing tersebut tampak seperti KTP-el pada umumnya lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan.
Baca selengkapnya di sini.
4. 5 Jaksa Tuntut Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jaksel. Persidangan Mulai 28 Februari 2019
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengadili tersangka Ratna Sarumpaet terkait kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks. Sidang diagendakan dimulai pada Kamis, 28 Februari 2019 pukul 10.00 WIB.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan Kejaksaan telah menunjuk 5 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) gabungan untuk menuntut tersangka Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.
Baca selengkapnya di sini.
5. JK: Butuh Waktu Panjang untuk Terapkan Biodiesel Nabati 100%
Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup panjang sebelum penerapan bahan bakar minyak solar dari bahan nabati 100% (B100) dapat direalisasikan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan penerapan bahan bakar solar akan diterapkan secara bertahap.
Baca selengkapnya di sini.
