Dituding PKI, Aktivis 98 Akan Tempuh Jalur Hukum

Forum Rembuk Nasional Aktivis 98 akan mengambil langkah hukum terkait diskusi yang diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti Kivlan Zein.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 26 Februari 2019  |  17:15 WIB
Dituding PKI, Aktivis 98 Akan Tempuh Jalur Hukum
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA- Forum Rembuk Nasional Aktivis 98 akan mengambil langkah hukum terkait diskusi yang diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti Kivlan Zein.

Dalam pernyataan sikap yang diedarkan, Selasa (26/2/2019), elemen 98 yang digagas oleh beberapa tokoh aktivis 1998 seperti Wahab Talaohu, Faizal Assegaf, Adian Napitupulu dan Karyono Wibowo menyatakan bahwa mereka menyampaikan protes terbuka sekaligus akan menemuh jalur hukum.

Pasalnya, kegiatan diskusi bertajuk Para Tokoh Bicara 98 yang digelar pada Senin (26/2/2019) itu dinilai terindikasi membohongi publik dan berpotensi menimbulkan kegaduhan jelang pemilihan umum.

“Demi menjaga kemurnian sejarah dan amanat perjuangan rakyat kami menyampaikan pernyataan sikap yakni pertama audit publik atas kepemilikan tanah dan harta kroni orde baru,” ujar mereka.

Audit ini dinilai penting karena dalam debat kedua para calon presiden, terkuak kepemilikan lahan Prabowo yang sangat besar di Kalimantan Timur dan Nangroe Aceh Darussalam sehingga muncul kepanikan adanya audit publik terkait kepemilikan tanah dan sumber ekonomi Prabowo dan keluarga Cendana.

Karena itu, Forum Rembuk Nasional Aktivis 98 menginisiasi pembentukan tim independen untuk mengusut tuntas harta kekayaan kroni Soeharto dan keluarganya sehingga harta-harta tersebut dapat disita oleh negara.

Para aktivitas juga akan mengambil langkah hukum atas penistaan terhadap perjuangan rakyat dan mahasiswa yang mendorong terjadinya reformasi 1998. Hal ini dikarenakan dalam diskusi yang digelar sehari sebelumnya, muncul tudingan bahwa para aktivis 98 sama dengan PKI yang berniat melakukan makar.

“Para penuduh itu sedang menafikan produk reformasi yang diperjuangkan yakni Mahkamah Konstitusi, Pemilu langsung, KPK, otonomi daerah, profesionalisme TNI-Polri dan politik teuka multipartai,” tulis mereka.

Mereka juga berkomitmen untuk membangun aliansi strategis kerakyatan bersama Joko Widodo untuk menuntaskan amanat reformasi 1998 dan melawan setiap upaya untuk menghadirkan kembali orde baru, termasuk kroni-kroni Cendana yang saat ini tengah berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
reformasi 1988, Pilpres 2019

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top