Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menanggapi lagi tudingan Prabowo Subianto soal anggaran bocor hingga 25% atau Rp 500 triliun.
Jokowi justru menyindirnya dengan menyebut kata bocor 12 kali dengan intonasi mirip dalam sebuah iklan produk pelapis antibocor. Bahkan Jokowi mempertanyakan dari mana calon presiden nomor urut 02 itu mendapatkan angka sebesar itu.
"Saya tanya hitung-kmhitungannya dari mana? Jangan buat pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah," katanya saat berbicara di hadapan ribuan alumni SMA se-Jakarta yang mendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 10 Februari 2019.
Jokowi menuturkan, di Indonesia, urusan anggaran dan realisasinya dibahas bersama-sama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah baru bisa menggunakan anggaran jika sudah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPR.
"Jangan sampai semua sudah tanda tangan kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor... bocor... bocor," ucap Jokowi dengan mengulang kata 'bocor' sebanyak 12 kali. "Bocor dari mana?"
Selain itu, Jokowi berujar, di Indonesia ada lembaga resmi yang tugasnya mengaudit keuangan negara. Jika laporannya bermasalah pasti akan ditangkap oleh penegak hukum. Ia mengklaim 80 persen pengelolaan keuangan dari 87 kementerian atau lembaga negara meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
"Kalau enggak bener pasti ditangkap KPK. Tapi hasil pemeriksaan BPK itu hampir 80 persen WTP," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Salah satunya akibat dari maraknya penggelembungan harga yang dilakukan segelintir orang. Anggaran Indonesia, kata Prabowo, berpotensi hilang Rp 500 triliun. Dasar perhitungannya, 25% dari anggaran negara sekitar Rp 2.000 triliun.
Prabowo pun berjanji, ia akan memimpin pemerintahan yang bersih dari korupsi bila terpilih. Selain itu, ia juga menjanjikan akan mengelola kekayaan negara dengan baik.
Calon presiden penantang Jokowi ini juga menawarkan solusi untuk mengatasi kebocoran anggaran dengan menaikkan gaji pegawai pemerintahan. Menurut Prabowo, dengan cara itu mereka tidak akan dapat disogok atau korupsi.
