Bisnis.com, JAKARTA — Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyatakan dirinya memiliki perhatian khusus pada ekonomi kerakyatan dengan gagasan yang telah menjadi buku berjudul The New Indonesia Economics Perspective: The Ma'ruf Amin Way.
Membangun ekonomi umat tidak perlu membenturkan yang lemah dan kuat melainkan dengan mengelaborasi, memitrakan, dan menyinergikan keduanya.
Hal ini diungkap Ma'ruf dalam diskusi bedah bukunya bertajuk "Keadilan, Keumatan, Kedaulatan, The Ma'ruf Amin Way" bersama sejumlah tokoh di Padang, Sumatra Barat, Jumat (8/2/2019).
"Saya kiai, ahlinya syariah. Tapi, memang saya punya perhatian khusus terhadap masalah ekonomi," ungkap Ma'ruf dalam keterangan resminya ketika menjadi pembicara dalam bedah buku tersebut.
Kiai yang pernah menjadi Ketua MUI dan Rais Aam PBNU ini menuturkan bahwa perhatian utamanya ada pada pengembangan ekonomi syariah dan ekonomi keumatan. Hal ini berawal dari keinginannya menjaga umat dari bermuamalah yang tidak sesuai syariah.
Seperti tertuang dalam bukunya, Ma'ruf menjelaskan bahwa arus baru ekonomi Indonesia mencoba membalik sistem Trickle Down Effect yang mengandalkan konglomerasi, menjadi sistem Bottom Up Economic Development, atau membangun dari bawah ke atas.
"Ini bukan sistem baru. Namun, sudah ada dalam amanat UUD 1945 yang mengatur soal ekonomi kerakyatan," ungkapnya.
"Bahkan, ide ekonomi kerakyatan itu juga sudah dilontarkan jauh hari oleh tokoh Sumatra Barat yang juga Proklamator Kemerdekaan RI Bung Hatta," tambah Ma'ruf.
Kiai yang kini menginjak usia 75 tahun itu menuturkan bahwa membangun ekonomi umat tidak perlu membenturkan yang lemah dan kuat.
Membangun ekonomi, menurut Ma'ruf bisa dilakukan dengan mengelaborasi, memitrakan, dan menyinergikan yang lemah dan kuat dalam bentuk pengembangan ekonomi masyarakat.
"Saya sering menyebutkan ekonomi keumatan. Ya, umat bagian terbesar bangsa. Kalau umat lemah, bangsa juga demikian, umat kuat, bangsa juga kuat. Karena itu perlu dibangun ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan," kata Ma'ruf.
Ekonomi Syariah, Ekonomi Halal
Selain ekonomi keumatan, Ma'ruf memiliki perhatian pada sistem ekonomi syariah, yang terus berjalan di negeri ini. Terutama bank syariah, asuransi, pasar modal, hingga Sukuk atau obligasi syariah.
"Bahkan soal Sukuk ini kita menjadi pihak yang mengeluarkan produk terbesar di dunia. Sudah menyumbangkan untuk APBN kurang lebih Rp900 triliun," kata Ma'ruf.
Ma'ruf bersyukur sekarang ini banyak pula bank-bank daerah yang mengonversi sistem konvensial ke syariah, termasuk Bank Nagari Sumbar yang tengah dalam proses konversi.
Lebih lanjut Ma'ruf terus mendorong pengembangan sistem halal di Indonesia. Dia mengatakan sekarang sudah ada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
"Semula halal ini bersifat sukarela, tapi setelah keluarnya UU itu, maka sistem halal di Indonesia bukan lagi sukarela tapi wajib," ungkap Ma'ruf.
"Produk halal yang awalnya untuk menjaga umat, sekarang sudah menjadi bisnis global. Kita akan mengembangkan kawasan industri halal, dan membangun halal port sehingga tidak terkontaminasi non-halal," jelas Ma'ruf.
Oleh sebab itu Ma'ruf yakin pembangunan ekonomi menuju Indonesia maju dan mandiri, memperbesar manfaat yang ada, menyempurnakan manfaat, dan menambah lagi kemanfaatan, akan membuat ekonomi nasional lebih baik.
"Saya berkeyakinan ekonomi nasional akan menjadi baik," tutup kiai kelahiran Kresek, Tangerang, 11 Maret 1943 ini.
Acara diskusi ini dihadiri putri Proklamator RI Bung Hatta, Gemala Hatta, Ketua TKD Jokowi-Ma'ruf yang juga Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, mantan Wamendikbud yang juga Rektor Universitas Baiturahmah Musliar Kasim, tokoh pers Sumbar Khairul Jasmi, dan Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni.
Hadir pula Wakil Rektor Universitas Bung Hatta Diana Kartika, Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Shofwan Kharim, Wakil Rektor UIN Imam Bonjol Ikwan Matondang, Ketua Gebu Minang Sumbar Boy Lestari Dt Palindih, Direktur Bank Nagari Dedi Ihsan, Sekda Sumbar Alwis, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar Riki Rinaldi, dan Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri.
