Banjir Jenderal Tanpa Jabatan, Diduga karena Masalah Ini

Perencanaan yang lemah diduga menjadi penyebab banyaknya jenderal di TNI yang tidak mendapat jabatan alias non-job. Demikian disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo.
JIBI | 08 Februari 2019 12:01 WIB
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat perwira kepada lulusan terbaik Akmil penerima Adhi Makayasa Letda Angger Panduyuda pada upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2015 di Lapangan Bhayangkara Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jateng, Kamis (30/7). - Antara/R. Rekotomo

Bisnis.com, JAKARTA - Perencanaan yang lemah diduga menjadi penyebab banyaknya jenderal di TNI yang tidak mendapat jabatan alias non-job. 

Demikian disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo.

Agus Widjojo menduga lemahnya perencanaan personil menjadi penyebab TNI kebanjiran jenderal tanpa jabatan tersebut.

"Kelihatannya apa yang terjadi keadaan pada hari ini, ini merupakan akibat kelemahan-kelemahan manajemen internal personalia yang ada di dalam TNI dan itu menunjukkan manajemen itu belum profesional," kata Agus saat ditemui Tempo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

Agus menuturkan, banyaknya perwira non-job sebetulnya bisa berbagai alasan, misalnya karena perpanjangan masa dinas aktif untuk perwira yang tadinya pensiun di usia 55 tahun menjadi 58 tahun. Selain itu, bisa juga karena reformasi. Tetapi, Agus menilai semestinya kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan perencanaan awal.

"Kalau setelah reformasi itu untuk TNI akan difokuskan kepada tugas pokok pertahanan nasional, maka perencanaan personilnya juga sebetulnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya untuk memelihara bentuk piramida dari struktur organisasi TNI," ujar Agus.

Perencanaan itu, kata dia, bisa menghitung dari indeks personil yang diperlukan sebagai perwira. Misalnya, berapa banyak kebutuhan perwira militer sukarela dalam bentukan akademik yang akan sampai puncak piramida, perwira yang diperlukan hanya sampai tingkat menengah, dan jumlah perwira yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan spesialis.

Menurut Agus, harus ada keberanian menentukan seberapa tajam piramida dalam struktur militer dan berapa sisa dari piramida yang membutuhkan tenaga perwira. Semua harus diperhitungkan agar tidak ada penumpukan di struktur paling atas.

Agus mengatakan, perbaikan manajemen personalia menjadi solusi yang harus diambil untuk mengatasi penumpukan jenderal non-job.

"Mau tidak mau bagaimana pun solusi yang diambil harus memperbaiki pembinaan personalia di masa mendatang. Kalau enggak, ini akan terulang lagi," kata Agus.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah perwira tinggi TNI yang menganggur terus terakumulasi sejak sembilan tahun lalu.

Di Angkatan Darat, misalnya, pada 2011 terdapat 11 jenderal yang tidak mendapat jabatan. Jumlah itu melonjak menjadi 63 jenderal pada 2017. Jenderal tanpa jabatan itu hanya masuk kantor di lantai 8 gedung utama Markas Angkatan Darat.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto pun berencana memperluas pos jabatan bagi perwira tinggi tentara di internal TNI dan lembaga negara.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengungkapkan rencana restrukturisasi di tubuh TNI berupa penambahan 60 pos jabatan struktural baru bagi perwira tinggi. “Ada 60 jabatan, bintang baik 1, 2, 3,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa pekan lalu.

Sumber : Antara

Tag : tni, lemhanas
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top