Bisnis.com, JAKARTA — Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait ungkapan politik Propaganda Rusia membuat Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia untuk Indonesia angkat bicara.
Hal ini disampaikan akun Twitter resmi Kedubes Rusia Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta), Senin (4/2/2019) pukul 11.55 WIB.
"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan “propaganda Rusia” oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut," tulis akun Kedubes Rusia.
"Sebagaimana diketahui istilah “propaganda Rusia” direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," tambahnya.
Dalam hal ini, "Propaganda Rusia" merupakan ungkapan dari media AS terkait dugaan kolusi antara agen intelijen Rusia dengan tim kampanye Capres dari Partai Republik Donald Trump, untuk memengaruhi hasil Pilpres 2016 demi mengalahkan calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton.
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tutupnya.
Baca Juga
Mengutip laporan antaranews dari Surabaya, Presiden Joko Widodo meminta agar semburan hoaks (berita bohong) dan cara firehose of falsehood dalam berpolitik harus dihentikan.
"Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar lalu minta maaf, tapi besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu lalu minta maaf lagi," kata Presiden Joko Widodo di kantor redaksi Jawa Pos, Graha Pena, Surabaya pada Sabtu (2/2/2019).
Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan yang dimunculkan oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation pada 2016.
Rand Corporation menganalisis mengenai cara berpolitik mengunakan teknik kebohongan yang diproduksi secara masif dan simultan melalui media-media pemberitaan yang mereka miliki.
"Saya kira tidak bisa cara-cara seperti ini diteruskan dalam pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden. Kita ingin mengedukasi masyarakat, memberikan pelajaran yang baik, sopan santun di politik itu ada dan saya rasa media memegang peran sangat penting dalam hal ini," tambah Presiden.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memperjelas bahwa "Propaganda Rusia" dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, dengan menggunakan konsultan dari Rusia.
"Sejak tahun 2009 kita tahu Pak Prabowo itu didampingi oleh konsultan asing dan saya menjadi saksi terhadap hal tersebut," jelas Hasto di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/1/2019).
Hasto menilai Jokowi hanya mengingatkan dan mendorong agar agenda politik di Indonesia jangan sampai menggunakan cara-cara kotor tersebut.
"Jadi dengan demikian, ini adalah persoalan bagaiaman kita membangun martabat dan kepribadian kita di dalam memenangkan Pemilu, kita sesuai dengan cara-cara Indonesia. Jangan impor budaya luar, budaya hoaks, fitnah, yang justru memperkeruh suasana. Pak Jokowi mengingatkan bahwa mari kita berdemokrasi dengan cara-cara Indonesia," tambahnya.
