Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil & Analisis Debat Putaran I Capres 2019, Jokowi Ungguli Prabowo

Masalah perdebatan dimulai dengan fakta bahwa kedua belah pihak telah mengetahui semua pertanyaan moderator seminggu sebelumnya, meskipun pertanyaan penuh tidak diajukan.
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Kesempatan Terakhir untuk Prabowo

Masalah perdebatan dimulai dengan fakta bahwa kedua belah pihak telah mengetahui semua pertanyaan moderator seminggu sebelumnya, meskipun pertanyaan penuh tidak diajukan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpendapat hal ini dilakukan supaya para kandidat memberi jawaban substantif dan menginformasikan pemilih dengan lebih baik.

Alih-alih demikian, pertanyaan yang telah diketahui para calon justru menarik roh debat itu sendiri. Apalagi, jika dibandingkan dengan debat 2014 yang lebih mengalir bebas.

Pada debat perdana Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Prabowo dan wakilnya Sandiaga Uno memberikan jawaban yang telah dilatih, dan melakukannya dengan buruk.

Joko Widodo dengan optimistis, menjanjikan lebih banyak kemajuan dalam akses pendidikan, kesehatan dan reformasi agraria lebih lanjut jika diberikan lima tahun lagi.

Sementara, Prabowo menjanjikan lembaga hukum yang lebih kuat, gaji yang lebih baik bagi pegawai negeri untuk mengurangi korupsi dan untuk memastikan semua orang Indonesia mendapat manfaat dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah di negara itu.

Usulan terakhir ditolak Jokowi yang mengatakan gaji pegawai negeri sudah mencukupi, tetapi pembayaran insentif tersedia bagi mereka yang mendapatkannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper