Bisnis.com, JAKARTA - Analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan visi-misi yang disampaikan pasangan capres-cawapres, Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam debat capres 2019 putaran pertama, Kamis (17/1/2019), terkait masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme, belum menyentuh akar persoalan.
"Debat capres putaran pertama berjalan kaku dan kurang menarik, masih sangat jauh dari harapan publik. Visi-misi yang disampaikan kedua pasangan calon belum menyentuh akar persoalan dan justru kedua kandidat terjebak pada retorika umum yang bersifat normatif," kata Pangi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (18/1/2019),
Pangi memandang secara umum visi-misi kedua pasang calon dalam di bidang hukum dan HAM, korupsi dan terorisme tidak jauh berbeda, keduanya lebih menekankan kepada pendekatan atas persoalan.
Pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf dinilai lebih menekankan pada reformasi kelembagaan dan penguatan sistem. Sedangkan, pasangan 02 Prabowo-Sandiaga lebih menekankan pada kepastian hukum dengan pendekatan perilaku aparat penegak hukum, serta memastikan kesejahteraan.
Dari segi kepastian hukum, Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf dipandang memberikan pandangan yang hampir sama, yakni memastikan tidak terjadi dan atau menertibkan peraturan-peraturan yang tumpang tindih.
"Dalam hal ini pasangan 01 lebih menekankan pada sinkronisasi lewat badan legislasi nasional, sementara pasangan 02 lebih menekankan pembinaan peraturan dengan melibatkan partisipasi publik dan para ahli dibawah kendali langsung presiden untuk menjamin adanya kepastian hukum," jelas Pangi.
Baca Juga
Konteks HAM
Sementara, untuk konteks HAM, kata Pangi, Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf tidak memiliki prioritas yang jelas, serta secara konseptual juga keliru dalam memahami persoalan dan cenderung membahas hal remeh-temeh.
"Kedua pasangan tidak bisa membedakan antara konsep hak asasi dengan hak warga negara. Hak asasi itu bersifat melekat atau 'given' pada individu, yang harus dilindungi. Sedangkan hak warga negara harus dipenuhi oleh negara," kata Pangi.
Kerancuan jalan berpikir, menurut Pangi, pada akhirnya membuat kedua pasangan tidak mempunyai fokus yang jelas untuk menyelesaikan akar persoalan.
Sementara itu, untuk isu pemberantasan korupsi, Jokowi-Ma’ruf dan Pabowo-Sandi dinilai masih berkutat pada jawaban yang bersifat umum dan normatif.
Pasangan 01 (Jokowi-Ma’ruf) menekankan pada proses rekruitmen aparat yang punya kapasitas melalui merit-sistem serta akan menekan politik berbiaya tinggi. Namun, narasi yang dipaparkan masih kering.
Pasangan 02 (Prabowo-Sandi) berusaha melakukan pendekatan integritas aparat dengan perbaikan kesejahteraan aparat negara dengan menaikkan rasio pajak sebagai sumber pendanaan, melakukan pengawasan internal yang ketat melalui penegakan disiplin yang ketat serta melakukan perbaikan pencatatan aset negara.
Terakhir, untuk isu penanggulangan terorisme, Pangi mengatakan pasangan 01 (Jokowi-Ma’ruf) masih pada posisi melanjutkan program pemerintah melalui upaya deradikalisasi dengan mengindentifikasi akar persoalan.
Pasangan 01 berpandangan, jika akar persoalan terorisme pada pemahaman keagamaan yang salah, maka pendekatan keagamaan dipandang akan lebih efektif. Sedangkan, jika akar masalah terletak pada soal kesejahteraan maka diselesaikan dengan membuka kesempatan dan akses terhadap pekerjaan secara luas.
Sementara pasangan 02 (Prabowo-Sandi) lebih menekankan masalah terorisme kepada sisi akar masalah, dengan menawarkan pedekatan yang lebih persuasif dan lebih menekankan pada upaya pencegahan melalui peningkatan kapasitas aparat keamanan, intelijen dan pelibatan TNI dalam skala tertentu melalui pemetaan risiko.
