Bisnis.com, JAKARTA—Rendahnya sumbangan dana publik terhadap partai politik yang disertai cakupan wilayah kampanye yang luas membuat pemilu di Indonesia menjadi berbiaya mahal.
Demikian disimpulkan oleh sejumlah pengamat dalam mencermati persaingan antarparpol dan antarkandidat menjelang Pemilu 2019.
Menurut peneliti Centre for Strategic for International Studies (CSIS) Arya Fernandes, masyarakat Indonesia tidak mempunyai tradisi dalam menyumbang kepada partai atau kandidat.
“Hal ituterjadi karena rendahnya tingkat kedekatan publik dengan partai,” katanya, Kamis (20/12/2018).
Sementara itu faktor lainnya adalah basis pembentukan partai yang sangat elite sentris. Artinya, cukup banyak pengurus partai yang berasal dari kedekatan hubungan keluarga dan kelompok elite.
Menurut Arya , dana APBN tidak cukup untuk membiayai aktivitas dan kegiatan partai dan calon presiden. Karena itulah biaya kampanye membengkak akibat tingginya tingkat kompetisi baik antarpartai maupun internal partai.
“Di tingkat capres, geografi yang luas selain pemilih yang besar juga memengaruhi biaya kampanye,” tuturnya.
Agung Baskoro, peneliti dari lembaga survei Poltracking Indonesia, mengemukakan bahwa terkait persaingan Pilpres 2019, tidak banyak dinamika yang muncul. Pasalanya, secara terbuka calon petahana untuk sementara masih unggul.
Hal itu turut dipengaruhi oleh banyaknya kubu penantang yang menyeberang selain perdebatan substantif terkait program yang minim.
“Kondisi ini membuat para penyandang dana cenderung meminimalkan pengeluaran untuk para petarung karena sudah menduga-duga siapa yang keluar sebagai pemenang,” ujarnya.
Bengkaknya biaya kampanye saat ini juga karena inflasi penambahan TPS (Tempat Pemungutan Suara).” Penambahan TPS juga diikuti biaya saksi yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Karena itulah dia berharap negara mesti tampil untuk memenuhi masalah pembiayaan secara menyeluruh. Pasalnya, pemilu merupakan variabel utuh dari paket pembangunan ekonomi untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan lancar.
