Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk mewujudkan ekosistem birokrasi yang transparan yang memacu peningkatan pelayanan publik sekaligus memberantas korupsi.
Jokowi berkeyakinan sistem birokrasi yang transparan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap efisiensi birokrasi yang nantinya berdampak positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Pangkas proses yang panjang baik di kementerian, lembaga, kabupaten, kota, provinsi. Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, lakukan debirokratisasi, dan tingkatkan efisiensi," tegas Jokowi dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.
Jokowi menjelaskan upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi harus menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan harus menjadi agenda yang kita kerjakan bersama antara pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut Jokowi, dengan pelayanan publik yang sederhana dan transparan, maka relevansi menyuap menjadi tidak ada. Persoalan penyuapan itu diungkapkannya berasal dari sistem birokrasi yang bertele-tele, tidak transparan, dan lama sehingga menyuap menjadi opsi untuk membuat sistem yang panjang menjadi pendek.
Tak hanya itu, Jokowi menambahkan kebijakan pengalokasian anggaran yang diambil bersifat transparan, partisipatif, dan dengan parameter yang jelas, maka penyuapan diyakininya tidak akan terjadi.
Baca Juga
Jokowi mencontohkan inovasi birokrasi yang dilakukan oleh beberapa provinsi misalnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga di level kabupaten salah satunya Kabupaten Boyolali harusnya menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya.
"Saya ingin sebetulnya memang ada contoh 1 kabupaten, contoh 1 kota, 1 provinsi, 1 kementerian yang kita garap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya. Satu-satu kita jadikan contoh, yang lain suruh copy, dampingi KPK," ujar Jokowi.
Adapun, sejumlah menteri kabinet kerja terlihat menghadiri acara ini yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartriasto Lukita, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syarifuddin.
Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Kapolri Tito Karnavian, dan Panglima TNI Hadi Tjahyanto.
