30% PDAM di Indonesia 'Sakit'

Bisnis.com, BANDUNG—Peran dan kompetensi Pengawas terus didorong mengingat 12% perusahaan air minum daerah (PDAM) di Indonesia masih' sakit'.

Sekjen Asosiasi Pengawas Dewan (APD) PDAM se-Indonesia Agus Teguh Suryaman mengatakan dari 386 PDAM di Indonesia 30% dinyatakan 'kurang sehat', dan sisanya 58% telah dinyatakan sehat.

“Ini berdasarkan data penilaian kinerja BPPSPAM 2018,” katanya di sela Musyawarah Nasional III Asosiasi Dewan Pengawas PDAM, Seluruh Indonesia 2018 di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (27/11/2018) malam.

Menurutnya, penyebab PDAM masih 'kesakitan' beragam. Salah satu penyebab utama rata-rata karena masih kurangnya kapasitas pengelola juga pengawas.

"Makany,a kita dorong kapasitas dan kompetensi dewan pengawas sehingga pengawasan intensif bisa meningkatkan kinerja direksi PDAM,” tuturnya.

Ke depan APD PDAM se Indonesia berkomitmen mendorong kompetensi dan peran pengawas dengan cara melakukan aktifitas di asosiasi dengan peningkatan asosiasi, hingga disinseminasi pengawasan.

“Ini agar para pengawas tahu ilmu dan aturan, karena itu Munas III menjadikan peningkatan kompetensi dan kualitas pengawas sebagai target,” katanya.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan PDAM masih berstatus sakit.

“Salah satunya pada profesionalisme dari pihak pengelola maupun pengawasnya,” ujarnya.

Adapun faktor lain yaitu sepetti soal tarif yang tidak mudah untuk dinaikkan karena menyangkut kemampuan pelanggan dan tarik menarik di DPRD setempat.

"PDAM tanda petik ada yang bagus kinerjanya tapi ada yang perlu kita dorong untuk kita tingkatkan kinerjanya dan ini tanggung jawab semua pihak yang terkait dan yang hari ini pihak asosiasi sehinga dengan fungsi pengawasan mereka. Peningkatan kapasitas SDM Dewan Pengawas penting untuk profesionalisme dan peningkatan pengawasan, "tuturnya.

Dia memerinci PDAM secara umum dihadapkan beberapa tantangan. Pertama, kehilangan air dengan kebocoran atau faktor lain yang sangat signifikan. Kedua, soal cakupan layanan.

" Sehinga dalam pedoman penyusunan APBD tiap tahun kalau belum 80%  cakupannya jangan dulu bertujuan mencari PAD tapi peningkatan pelayanan pada masyarakat," katanya.