Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Inggris akan merilis analisis ekonomi atas berbagai skenario Brexit pada Rabu (28/11/2018) waktu setempat.
Langkah ini merupakan hasil dari tekanan para pembuat kebijakan agar Pemerintah Inggris menyampaikan analisis dampak ekonomi dari keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa (UE) sebelum Parlemen melakukan pemungutan suara pada 11 Desember 2018.
Namun, Juru Bicara Perdana Menteri (PM) Theresa May menegaskan pemerintah tidak akan membatalkan Pasal 50 yang menjadi pemicu keluarnya Inggris dari UE.
“Sebagai bentuk kebijakan yang tegas, kami tidak akan mencabut Pasal 50. Rakyat Inggris memutuskan untuk keluar dari UE dan kami harus menghormati hasil referendum serta proses demokrasi yang terjadi hingga sekarang,” paparnya, seperti dilansir Reuters, Selasa (27/11).
Meski Inggris dan UE sudah menyepakati draf Brexit, tapi May masih harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen. Hal ini dinilai tidak mudah karena banyak pihak, termasuk internal Partai Konservatif yang mengusung May, memandang draf tersebut tidak menguntungkan bagi Inggris.
Sementara itu, Bank of England (BoE) pun menyatakan bakal mengumumkan asesmen atas implikasi kesepakatan Brexit dengan UE terhadap stabilitas finansial dan moneter Inggris, serta berbagai skenario Brexit lainnya.
Draf kesepakatan Brexit antara Inggris dan UE telah disetujui kedua pihak pada akhir pekan lalu. Adapun Inggris akan resmi bercerai dengan UE pada Maret 2019.
Pembahasan draf Brexit telah melalui jalan yang panjang dan menuai ketidakpuasan dari berbagai pihak. May pun mesti rela kehilangan banyak menterinya yang memilih mengundurkan diri sebagai bentuk protes karena proposal Brexit yang diajukannya justru dipandang bakal merugikan Inggris.
