Bisnis.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian terkait untuk segera mengeksekusi rencana implementasi dana kelurahan, mulai dari mekanime pencairan hingga pengawasan dan evaluasi.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi ketika membuka rapat terbatas mengenai dana desa dan dana kelurahan di Istana Bogor. Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Saya minta menteri keuangan segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan sehingga bisa segera dimanfaatkan. Dan menteri dalam negeri menyiapkan kerangka untuk pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan dana keluarahn betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan," katanya di Bogor, Jumat (2/11/2018).
Jokowi mengungkapkan dana kelurahan bukan merupakan sebuah program yang tiba-tiba muncul karena aspirasi tesebut sudah ada sejak tiga tahun lalu.
Menurutnya, aspirasi mengenai dana kelurahan sudah dimunculkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) karena wilayah perkotaan dinilai juga menghadapi persoalan yang kompleks.
"[Tujuan dana kelurahan] untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di indonesia yang juga menghadapi permasalahan mulai dari kemiskinan, ketimpangan antara warga, lapangan kerja," tambahnya.
Baca Juga
Oleh karena itu, dalam APBN 2019, dia mengemukakan pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana keluarahan senilai Rp3 triliun. Anggaran tersebut diambil dari realokasi anggaran dana desa yang awalnya direncanakan senilai Rp73 triliun dan saat ini menjadi Rp70 triliun pada tahun mendatang.
