Bisnis.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar polemik penghentian penayangan film G30S/PKI tidak dikaitkan dengan rezim pemerintahan Joko Widodo.
Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, menuturkan penghentian film tersebut dilakukan oleh Yunus Yosfiah, saat menjabat menteri penerangan, yang kini bergabung ke djajaran tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Aria menyebut penjelasan tersebut penting, mengingat belakangan ada kampanye hitam yang disebarkan bahwa Pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan Pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI.
"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh menteri penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasihat Timses Prabowo," kata Aria Bima di Rumah Cemara 19, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Menurutnya, polemik tersebut dipolitisasi sehingga menyudutkan Pemerintah Jokowi, padahal penghentian diputuskan juga oleh Juwono Sudarsono, saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Keputusan tersebut karena para menteri itu menginginkan, pada waktu itu, bahwa hal yang menyangkut masalah sejarah, perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
“Itu tidak benar Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film termasuk film serangan umum 1 maret,” pungkasnya.
