Bisnis.com, JAKARTA --- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan sejauh ini belum ada payung hukum untuk dana kelurahan. Dana kelurahan merupakan wacana yang diusulkan oleh para walikota ketika bertemu Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, sejumlah wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengharapkan pemerintah pusat mengalokasikan dana kelurahan bagi kelurahan seperti halnya dana desa bagi desa. Harapan itu disampaikan oleh para walikota ketika bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (23/7/2018).
Menanggapi usulan para wali kota tersebut, Pramono mengungkapkan hal tersebut perlu dipikirkan karena saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang itu.
“Kita tidak bisa serta merta memberikan dana itu, karena yang diatur dalam undang-undang hanya terkait Dana Desa,” tuturnya seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Rabu (25/7/2018).
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang juga merupakan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan selama ini belum ada dana kelurahan. Yang sudah ada hanyalah dana desa.
"Padahal persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas dan lainnya, bahkan kemiskinan," kata Airin ditemui seusai bertemu Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor.
Menurutnya, apabila sejumlah persoalan yang disebutkan itu tidak ditangani dengan baik maka berpotensi membuat tingkat kriminalitas semakin tinggi. Melihat situasi itu, Airin menyatakan para walikota meminta supaya Presiden Jokowi membuat kebijakan keuangan bahwa bantuan keuangan tidak hanya untuk desa, tapi juga untuk kelurahan.
