Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi netralitas menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR di Pemilihan Umum 2019.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan undang-undang tidak melarang para pembantu presiden maju daftar caleg. Meski begitu, mereka harus bisa membedakan antara kapasitas sebagai pejabat dan kondisi sebagai caleg ketika kampanye.
“Tentu kami akan melakukan pengawasan ketika nanti para menteri yang nyaleg itu berkampanye. Saya harapkan menteri juga tertib aturan,” katanya di Jakarta, Senin (25/7/2018).
Baca Juga
Oleh karena itu, Abhan mengimbau agar partai politik dan peserta pemilu tertib dalam aturan kampanye.
Bawaslu nantinya juga akan melakukan pengawasan melekat kepada menteri saat masa kampanye berlangsung bahkan sampai kabupaten. Jika ada menteri yang tidak mengikuti peraturan, maka akan dilihat jenis pelanggaran dan sanksinya dengan melihat bukti-bukti yang ada.
Pada Pemilu 2019 ada tujuh menteri maju sebagai caleg 2019. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Asman Abnur.
