Kabar24.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Herry Lontung Siregar mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa intervensi urusan kepenguran Partai Hanura yang telah mendapat keputusan verifikasi final untuk ikut Pemilu 2019.
Menurutnya, KPU bahkan telah mengeluarkan nomor peserta pemilu dengan nomor urut 13 untuk partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) bersama dirinya.
Herry mengakui persoalan mulai terjadi akibat adanya surat Kemenkumham yang meminta Hanura menyusun kembali kepengurusannya. Surat itu, ujarnya, hanya bersifat anjuran dan terbatas untuk ketua umum parta-partai termasuk ketua umum Hanura.
“Ini merupakan tindakan yang harus dipertanyakan. Ini urusan Hanura dan independensi partai tidak bisa diintervensi,” ujar Herry, Rabu (4/7/2018).
Sebelumnya dalam susunan kepengurusannya, Hanura dipimpin oleh OSO dan Sekjen Syarifuddin Sudding. Akan tetapi DPP Hanura kemudian memecat Sudding karena dinilai telah merusak dan memecah belah partai.
Herry menegaskan bahwa surat yang dijadikan rujukan oleh KPU itu tidak perlu diperhatikan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami minta KPU lebih bersifat independen agar kegiatan perpolitikan kondusif dan menghasilkan pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Herry menegaskan bahwa SK Menkumham yang telah dikeluarkan untuk kepengurusan OSO-Herry bersifat final dan mengingat kecuali ada keputusan hukum tetap yang lain.
“Hingga saat ini tidak ada keputusan apapun yang mengubah atau membatalkan SK itu,” ujarnya.
Sebelumnya OSO memberikan apresiasi kepada para pimpinan daerah Partai Hanura yang telah memenangkan calon kepala daerah yang diusungnya saat Pilkada baru-baru ini. Hanura tercatat sebagai partai terbanyak kedua yang memenangkan Pilkada 2018.
