Bisnis.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan visi misi, serta program kerja gubernur dan wakil gubernur yang menang dalam kontestasi Pilkada Jabar 2018 akan ikut dibahas dalam APBD Perubahan 2018 atau APBD 2019.
"Jadi sebelum tim transisi dari cagub dan cawagub Jawa Barat terpilih masuk, kami sudah menghimpun visi misi dan janji kampanye lewat tim khusus yang dibentuk Bappeda," kata Iwa Karniwa di Bandung, Senin (2/7/2018).
Iwa mengatakan upaya ini merupakan langkah proaktif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh agenda pilkada serentak 2018 di Jawa Barat. Ketika proses rekapitulasi suara Pilgub Jabar 9 Juli mendatang berakhir, kata Iwa, pihaknya sudah memiliki bahan program dari calon.
"Jadi secara tidak langsung kita sudah akan mengakomodasi janji kampanye pemenang pilkada supaya seiring sejalan. Nanti APBD itu akan seiring dengan kepentingan pusat, pemenang pilkada dan hasil pembahasan musrenbang," ujar dia.
Menurut Iwa tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018 sudah bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September hingga Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sudah berakhir.
"Kami tidak ingin ada masalah ke depan, jadi arah kebijakan anggaran kita harus seiring dengan calon terpilih," katanya.
Selain itu, lanjut Iwa, pihaknya melalui Bappeda Jawa Barat sudah mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat yang oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum.
"Tim ini sudah bekerja, jadi paling tidak gambaran mengenai program cagub terpilih sudah bisa dicerminkan dalam pembahasan," ujarnya.
Dia menuturkan hasil pemantauan ini akan dilanjutkan dengan dimasukkan dalam rancangan Perda APBD Perubahan dan APBD 2019 dan pihaknya juga membuka pintu pada calon terpilih untuk melakukan dialog transisi.
"Pembahasan bisa diwakili partai pengusung, tapi bahan dari Bappeda juga ada. Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron," kata Iwa.
