Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan sedikit 'bocoran' tentang postur dan karakteristik calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diperlukan sepanjang 2018 hingga 2024.
Saat membuka Forum Konsultasi dan Validiasi Usulan Kebutuhan PNS di Jakarta pada Selasa (22/5/2018), Asman mengungkapkan proporsi terbesar formasi CPNS 2018 – 2024 difokuskan untuk jabatan teknis dan spesialis untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Untuk itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi serta ketahanan pangan.
“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran Nawacita sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya.
Asman memaparkan saat ini jumlah aparatur sipil negara (ASN) nasional adalah 4,3 juta lebih dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi yakni 1,6 juta atau sekitar 38%.
Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia pada 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi hingga reformasi kesejahteraan.
Menpan menjelaskan Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.
“Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas,” paparnya.
Untuk itu, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan enam prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, serta tidak dipungut biaya.
“Forum Konsultasi dan Validasi Usulan Kebutuhan PNS ini bertujuan memastikan usulan Kebutuhan PNS pada kementerian/lembaga 2018 sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi mismatch,“ tegasnya.
.jpeg?w=300&h=221)
