Bisnis.com, JAKARTA - Politisi PDIP Darmadi Durianto optimistis PDIP akan mampu meraih target raihan suara 30% pada pemilihan anggota legislatif 2019 sekaligus mengantarkan Presiden Jokowi ke periode kedua pemerintahannya.
Menurut Anggota Komisi VI DPR dari daerah pemilihan Jakarta itu, hingga kini partai berkuasa tersebut masih merajai sejumlah hasil survei. Dengan raihan hasil survei di kisaran 26% sampai 27%,
PDIP diproyeksikan mampu memenuhi target suara 30% nantinya, atau naik siginfikan dan raihan di 19% pada Pemilu 2014.
Bahkan, untuk DKI Jakarta dia optimistis akan ada penambahan sedikitnya satu kursi dari enam kursi untuk DPR RI yang diraih pada Pemilu 2014.
Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta yang mengantar pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur dari Partai Gerindra dan PKS pada Pilgub 2017, tidak terlalu berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP menurut hasil survei.
“Efek Pilkada DKI Jakarta ada , tapi tidak signifikan sebagaimana terlihat dari hasil survei,” ujar Darmadi kepada wartawan, Minggu (6/5/2018).
Baca Juga
Tak Sulit
Dia mengatakan kalau PDIP bisa memenangkan pemilihan gubernur di sejumlah provinsi berpenduduk padat, maka target itu tidak akan terlalu sulit untuk dicapai. Beberapa di antara provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
“Di provinsi ini kami yakin menang selain di sejumlah wilayah lainnya,” ujarnya.
Apalagi, hingga kini kinerja Presiden Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur dan pemberantasan korupsi telah menunjukkan hasil nyata meski masih ada sejumlah kinerja kementerian yang harus dibenahi, ujarnya.
Namun demikian, dia mengakui kinerja para menteri kabinet akan ikut memengaruhi elektabilitas PDIP dan Presiden Jokowi.
Menurut Ketua Komite Ekonomi DPP PDIP itu, untuk mencapai target tersebut pihaknya terus menanamkan semangat kepada kader untuk lebih mengutamakan elektabilitas partai ketimbang figur yang diusung. Pasalnya, persaingan 16 partai nasional akan berlangsung ketat pada Pileg 2019.
“Apalagi akan ada ambang batas masuk parlemen sebesar 4% (parliamentary threshold) selain masuknya sejumlah partai politik baru yang bisa mencuri suara dari partai-partai yang sudah ada,” ujarnya.
