Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bolos Lebih dari 46 Hari, 21 PNS Dipecat

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali memberhentikan dengan hormat 21 pegawai negeri sipil (PNS) dari 24 PNS yang terkena kasus.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 02 Mei 2018  |  20:25 WIB
Ilustrasi - Aparatur sipil negara berfoto bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu (29/11). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Ilustrasi - Aparatur sipil negara berfoto bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu (29/11). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali memberhentikan dengan hormat 21 pegawai negeri sipil (PNS) dari 24 PNS yang terkena kasus. Sebanyak 21 PNS tersebut diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri karena sering tidak masuk kerja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur sekalu Ketua BAPEK mengatakan diberhentikannya PNS yang jarang masuk kerja menjadi tanda peringatan bagi PNS lainnya.

"Sebagian besar kasus PNS yang diberhentikan karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Ini menjadi peringatan bagi seluruh ASN," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (05/02/2018).

Adapun,BAPEK telah melakukan sidang terhadap pelanggaran kasus PNS. Dari 24 kasus, 21 PNS yang melakukan pelanggaran disiplin disanksi pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Selain itu, terdapat 2 PNS yang dikenakan sanksi turun pangkat 3 tahun, dan 1 PNS yang pemberian sanksinya ditunda.

BAPEK memberikan pertimbangan terhadap 24 kasus pelanggaran PNS yang disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di sejumlah instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sanksi terberat yang dijatuhkan adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS).

Ada juga PNS yang menjadi calo CPNS, penyalahgunaan wewenang, menerima titipan pajak dan rekayasa terhadap setoran pajak.

Selain itu, ada pula juga PNS yang tersangkut kasus perzinahan dan asusila, perselingkuhan, mempunyai istri lebih dari seorang tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang, hingga menjadi istri kedua.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pecat pns badan kepegawaian negara kementerian pan-rb
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top