PILKADA SERENTAK 2018: Buruh Gerilya ke Calon Kepala Daerah

Kaum buruh bergerilya ke provinsi-provinsi penggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dalam rangka menggandeng calon gubernur yang berkeinginan meraup suara kalangan pekerja.
Samdysara Saragih | 17 April 2018 19:42 WIB
Para pekerja seusai beraktivitas, di Jakarta, Senin (9/10). - JIBI/Nurul Hidayat

Kabar24.com, JAKARTA — Kaum buruh bergerilya ke provinsi-provinsi penggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dalam rangka menggandeng calon gubernur yang berkeinginan meraup suara kalangan pekerja.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan anggotanya siap melimpahkan suara kepada calon gubernur tertentu dalam pilkada. Namun, dukungan itu mesti dibarengi dengan kesediaan meneken kontrak politik berisi komitmen kebijakan pro-buruh apabila mereka berhasil memenangkan kontestasi.

“Saya rasa soal dukung-mendukung ini biasa. Di negara lain juga kelompok buruh melakukan yang sama,” katanya dalam acara diskusi Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Di Sumatra Utara, KSPI resmi memberikan dukungan buat pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kontrak politik dibuat berturut-turut dengan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, Sudirman Said-Ida Fauziyah, dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Said mengatakan KSPI tidak memberikan dukungan berbasis partai pengusung. Dari empat kontestan tersebut, tiga pasangan diusung oleh koalisi Partai Gerindra sedangkan satu pasangan dijagokan oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selain itu, tambah dia, KSPI  tidak semata menjagokan para penantang petahana. Dia mencontohkan Saifullah Yusuf merupakan Wakil Gubernur Jatim yang dianggap memiliki program proburuh saat berkuasa bersama Gubernur Jatim Soekarwo.

Said mengatakan kontrak politik KSPI dengan calon kepala daerah telah dimulai sejak tahun lalu kala mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017. Kontrak politik meliputi komitmen penetapan upah minimum layak, pengaturan tenaga kontrak, jam kerja, jaminan sosial, dan perumahan.

Menurutnya, kontrak politik dengan Anies-Sandi masih terus ditagih karena belum semua kepentingan buruh telah diakomodasi.

“Kalau ada yang tidak sesuai kami demo. Makanya upah sektoral di DKI dinaikkan,” katanya.

Said meyakini kelompok buruh menjadi magnet cukup besar dalam setiap kontestasi. Dia mengklaim saat ini terdapat sekitar 47 juta buruh di Indonesia dengan potensi suara bersama keluarnya sebesar 70 juta.

Pada pilkada 2018, sekitar 80% dari total daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 akan memberikan hak suaranya. Persentase itu proporsional untuk kalangan massa buruh yang terkonsentrasi di kota-kota.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung menilai wajar apabila kaum buruh menyuarakan aspirasi mereka kepada kontestan pilkada 2018. Jangan sampai, kata dia, kontestasi justru diwarnai pertarungan berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Jadi kepala daerah benar-benar punya perhatian dengan para buruh, petani, dan sebagainya. Pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan juga,” ujarnya.

Tag : buruh, Pilkada Serentak
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top