Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Lembaga Audit Ini Minta Kekayaan Luhut Panjaitan Diaudit, Isi Suratnya Janggal

Lembaga Audit Harta Kekayaan Pejabat Negara (Lahkapan) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan penetapan pemeriksaan harta kekayaan terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 17 April 2018  |  12:13 WIB
Luhut B. Pandjaitan. - REUTERS/Darren Whiteside
Luhut B. Pandjaitan. - REUTERS/Darren Whiteside

Kabar24.com, JAKARTA — Lembaga Audit Harta Kekayaan Pejabat Negara (Lahkapan) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan penetapan pemeriksaan harta kekayaan terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan

Dalam permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 April 2018, Ketua Umum Lahkapan Mohammad Shoinudin Umar menyebut bahwa dasar hukum pemeriksaan kekayaan Luhut Panjaitan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi ‘untuk menghindarkan praktik korupsi, kolusi , dan nepotisme seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai agamanya harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat'.

Hanya saja, surat permohonan penetapan yang dibuat Lahkapan itu memuat poin yang terlihat janggal. Bagian pertama dalam surat itu memohon penetapan pemeriksaan kekayaan Menteri Koordinator bidang Kemaritiamn RI.

Bagian kedua, disebut bahwa kekayaan Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerti harus dilakukan oleh akuntan publik sesuai UU No. 5/2011 tentang Akuntan Publik.

Poin kedua ini bertolak belakang dengan poin pertama yang menyebut permohonan untuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, sedangkan bagian keduanya menyebut Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto.

Bagian ketiga surat itu memuat agar biaya pemeriksaan dibebankan kepada pemerintah.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Luhut Pandjaitan kemenko kemaritiman
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top