Bisnis.com, KUALA LUMPUR, Malaysia – Langkah Mahathir Mohamad untuk kembali bertarung memperebutkan kursi Perdana Menteri Malaysia dalam pemilihan umum 2018, yang rencannya akan digelar Agustus tahun ini, terancam gagal. Komisi pemilihan umum Malaysia menolak pendaftaran Parti Pribumi Bersatu Malaysia.
Partai mantan perdana menteri Malaysia yang melayani lama tidak memberikan dokumen yang cukup untuk didaftarkan dengan benar dan telah diperintahkan untuk menangguhkan kegiatan selama 30 hari.
Panitera Perhimpunan, yang mendaftarkan partai politik, mengatakan pada Kamis partai mantan perdana menteri Malaysia tidak memberikan dokumen yang cukup untuk didaftarkan dengan benar dan telah diperintahkan untuk menangguhkan kegiatan selama 30 hari.
Mereka dilarang menggunakan nama atau logonya, membatasi kemampuannya untuk bersaing dengan Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) Perdana Menteri Najib Razak. Pemilihan harus diadakan pada Agustus, tetapi banyak komentator politik mengatakan Najib berada di akan mengumumkan pemilu dan dapat membubarkan Parlemen pada awal pekan ini.
Jika pihak Mahathir menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh Registrar of Societies dalam 30 hari, mereka akan diizinkan untuk melanjutkan operasi. Jika tidak, pihak tersebut berisiko dibubarkan. Dokumen-dokumen termasuk laporan keuangan dan risalah rapat administratif seperti rapat umum tahunan. Partai memiliki 30 hari untuk mengajukan banding atas putusan itu.
Baca Juga
Para politisi oposisi mengatakan anggota Parti Pribumi Bersatu Malaysia Mahathir, atau PPBM, dapat memperebutkan kursi di bawah spanduk partai lain dalam aliansi oposisi, yang dikenal sebagai Pakatan Harapan dan mencakup berbagai suara. Mahathir dan anggota partainya yang lain juga bisa menjadi independen. Partai-partai oposisi sudah sepakat untuk berkampanye di bawah satu simbol.
"Perintah deregistration adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim yang putus asa untuk tetap di kantor," kata Wan Saiful Wan Jan, anggota Dewan Agung PPBM. Partai yang berkuasa "Jelas takut, dan mereka melakukan segala yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan kenaikan PPBM. Kami akan terus melawan rezim yang kejam ini. ”
Mahathir, yang memimpin Malaysia selama 22 tahun dan berusia 92 tahun, meluncurkan partainya pada 2017 setelah ia keluar dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu, partai pemimpin di Front Nasional yang telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957. Ia mengatakan dia pergi sebagai protes atas apa yang dia katakan adalah keterlibatan Najib dalam skandal keuangan yang melibatkan dana investasi negara 1Malaysia Development Bhd., atau 1MDB.
Dana tersebut sedang diselidiki oleh pihak berwenang di beberapa negara, termasuk AS, tentang tuduhan termasuk pencucian uang dan penyelewengan dana yang melibatkan miliaran dolar. Baik 1MDB dan Najib telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan mereka akan bekerja sama dengan penyelidikan internasional yang sah.
