Bisnis.com, PALEMBANG – Perbankan di Sumatra Selatan (Sumsel) seringkali masih terkendala kurangnya persyaratan calon debitur berupa KTP elektronik dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR.
Pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ferry Emiriza mengatakan pihaknya sering menemukan pelaku usaha kecil di daerah pelosok yang tidak memiliki KTP elektronik atau e-KTP.
“Kami susah karena mereka belum punya e-KTP. Jangankan KTP, buku nikah saja kadang tidak punya,” ungkapnya, Kamis (22/3/2018).
Padahal, lanjut Ferry, pemerintah sudah menjadikan e-KTP sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan KUR selain NPWP dan usaha yang berjalan. Secara sebaran, dia menerangkan ketidaklengkapan syarat itu biasa ditemui di daerah perairan Sungsang, Telang dan Lebak Dalam.
Ferry menambahkan perusahaan memiliki target penyaluran sebanyak Rp132 miliar untuk KUR di wilayah Palembang sepanjang tahun ini. Sementara itu, secara kantor wilayah Palembang yang meliputi Sumsel, Lampung dan Babel kuota KUR BNI mencapai Rp770 miliar.
Bank BUMN itu menyatakan sektor yang dibidik sesuai dengan arahan pemerintah yakni industri perikanan, perkebunan, dan pertanian. Dia menjelaskan sektor perdagangan tidak menjadi prioritas karena selama ini sektor tersebut sudah mendominasi serapan KUR.
Meski ada tantangan dari kelengkapan persyaratan calon debitur, BNI optimistis bisa mencapai target yang ditetapkan. Pasalnya, pihaknya sudah menyiapkan strategi, salah satunya masuk ke dalam komunitas atau kelompok sektor usaha.
“Kami masuk ke komunitas perikanan di wilayah Sungsang atau perkebunan sawit di wilayah Sungai Lilin,” ungkap Ferry.
Penetrasi melalui kelompok dinilai akan memudahkan perbankan untuk menyaring calon debitur sekaligus terkait kemampuan mereka dalam menunaikan kewajibannya kelak.
“Jadi filternya juga ada dari mereka [kelompok] selain dari bank, saat ini rasio NPL KUR kami masih di bawah 2%,” tuturnya.
