Bisnis.com, BUKARES - Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR segera membahas peningkatan hubungan kerja dengan Parlemen Rumania, sekaligus untuk menggenjot relasi dagang dan investasi antar dunia usaha kedua negara.
Pembicaraan dengan parlemen Rumania yang diwakili Komisi Masalah Luar Negeri dijadwalkan berlangsung Rabu (21/3) di Bukares, Rumania. Dalam kesempatan itu, delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) akan dipimpin oleh Juliari P. Batubara, ketua delegasi yang juga Wakil Ketua BKSAP.
Kunjungan BKSAP ke Rumania pada 18-24 Maret juga untuk menindaklanjuti resolusi yang dicapai dalam Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) beberapa waktu lalu.
Namun, dalam kunjungan kali ini, agenda pembicaraan tidak hanya berfokus pada masalah politik, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi.
Oleh karena itu Juliari dan delegasinya dijadwalkan juga akan melakukan pertemuan dengan Kadin Rumania, Kementerian Lingkungan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan serta berkunjung ke Siveco Software.
Perusahaan ini adalah satu-satunya pemain perangkat lunak Rumania yang menyediakan layanan teknologi informasi langsung bagi Komisi Eropa. Siveco juga mengkhususkan diri dalam pengembangan proyek TI yang besar dan kompleks untuk pendidikan, kesehatan,.pertanian, kepabeanan dan sektor publik.
Baca Juga
Sebelumnya di Jakarta, Juliari dan Dubes Rumania untuk Indonesia, Valerica Epure sudah melakukan pembicaraan. Mereka sepakat kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara perlu digenjot lagi di masa datang seiring dengan besarnya potensi yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis kedua negara.
"Kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai sektor-sektor dan komoditas apa saja yang mempunyai prospek diperdagangkan," ujar Epure pekan lalu.
Hubungan bilateral Indonesia-Rumania mulai menggeliat sejak kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke negara itu pada April 2003. Tahun berikutnya Presiden Ion Iliescu melakukan kunjungan balasan.
Setelah itu beberapa kunjungan timbali balik setingkat pejabat pemerintahan terus berlangsung. Selain itu, karena penguatan bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen harus mengambil peran dalam diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Merah Putih.
Diplomasi parlemen ini diharapkan juga dapat mendukung DPR dalam melakukan peran pengawasan terhadap negosiasi-negosiasi kerja sama yang dilakukan pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam hal Rumania, Indonesia menghadapi sejumlah isu yang patut dicermati. Pertama, peningkatan perdagangan bilateral, investasi dan kunjungan turis asal Rumania. Kedua, meminta dukungan Rumania untuk menerima lebih banyak komoditas unggulan Indonesia.
Ketiga, dukungan Rumania terhadap pencalonan Indonesia di organisasi internasional, dan kelima, kemudahan mendapatkan visa Rumania bagi WNI.
Peluang bisnis terbuka lebar. Pasalnya nilai perdagangan bilateral 'belum ada apa-apanya'. Pada 2017 saja (Januari-Agustus) baru mencapai US$113,52 juta. Dan Indonesia menikmati surplus US$52,54 juta.
Dapatkah BKSAP DPR mendorong peningkatakan kerja sama ini? Kita tunggu saja.
