Bisnis.com, JAKARTA — WTO mewanti-wanti terjadinya perang dagang dan negara-negara anggota harus menahan kejatuhan "domino pertama" yang dapat memicu kondisi tersebut.
Kebijakan perdagangan dunia mengalami kekacauan karena Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif impor baja dan aluminium. Kebijakan yang kontroversial itu telah menjadi ancaman untuk aksi saling membalas dan menjadi sorotan dunia.
Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo memperingatkan bahwa masalah sebenarnya saat ini adalah pemicu munculnya perang dagang tersebut. Dia menilai WTO dan negara-negara anggota justru bakal menghadapi masalah serta risiko yang lebih besar dari pemicu perang dagang tersebut, bukan dari perang dagangnya sendiri.
“Kita harus membuat segala upaya untuk menghindari jatuhnya domino pertama. Masih ada waktu,” papar Azevedo dalam rapat tertutup di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (6/3/2018).
Jika biasanya dia sangat konservatif dalam ucapannya mengenai kebijakan perdagangan WTO, maka sekarang dia memainkan peran sebagai pelindung dari aturan perdagangan dunia. Akhir pekan lalu, Azevedo akhirnya angkat bicara menanggapi rencana tarif impor Trump dengan menyatakan bahwa dia sangat peduli terhadap isu ini dan perang dagang tidak diinginkan siapa pun.
“Ketika kita memulai jalan ini, akan susah untuk kembali. Mata dibalas mata hanya akan membutakan keduanya,” ucapnya.
Para pejabat WTO mengungkapkan banyak diplomat yang menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap proteksionisme dalam rapat tersebut. Uni Eropa (UE), Meksiko, Jepang, Australia, China, Korea Selatan, Brazil, Norwegia, Kanada, India, dan Venezuela memperingatkan efek dari tindakan Trump dan meminta agar AS memikirkan ulang kebijakan tersebut.
Pejabat WTO juga menyatakan bahwa perwakilan AS hanya datang untuk membicarakan tentang konferensi di Argentina baru-baru ini, sesuai dengan agenda rapat WTO, tanpa sama sekali menyinggung tentang rencana tarif impor negaranya.
Seperti diketahui, Trump telah mengajukan rencana penerapan tarif impor untuk produk baja dan aluminium, masing-masing sebesar 25% dan 10%. Kebijakan ini diklaim dilakukan sebagai upaya melindungi produsen serta lapangan kerja dalam negeri.
