Kabar24.com, JAKARTA—Dengan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian tunjangan dan ketentuan lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 13 Februari 2018 lalu telah merilis aturan baru.
Aturan itu yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak.
Dalam PMK baru ini disisipkan Pasal 3A di antara Pasal 3 dan Pasal 4, yang berbunyi: Kepada Hakim pada Pengadilan Pajak selain diberikan tunjangan, dalam hal Hakim tidak menerima fasilitas rumah dinas, diberikan tunjangan setiap bulannya antara lain Ketua senilai Rp9 juta, Wakil Ketua Rp7,8 juta, Hakim Ketua Majelis Rp5,3 juta, Hakim Tunggal sebesar Rp4 juta, Hakim Anggota Majelis sebesar Rp4 juta, Hakim Anggota Majelis Rp4 juta.
“Pajak penghasilan atas tunjangan yang diberikan kepada Hakim sebagaimana dimaksud ditanggung oleh Pemerintah,” bunyi Pasal 5 PMK ini.
Dalam PMK ini disebutkan, bagi Hakim yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan sementara dari jabatan sebelumnya dan belum diberikan gaji sebagai pejabat negara, dapat dibayarkan gajinya sebagai PNS sesuai status kepegawaian pada unit/instansi induknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Perumahan dan ketentuan mengenai gaji pokok PNS yang dibayarkan kepada Hakim yang tidak lagi diperhitungkan sebagai unsur pengurang, menurut PMK ini, berlaku terhitung sejak bulan Janurai 2018.
Baca Juga
“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II PMK Nomor: 16/PMK.01/2018 yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 13 Februari 2018 itu.
Selain tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud, sesuai dengan PMK Nomor: : 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak, kepada Hakim Pengadilan Pajak diberikan tunjangan, yang meliputi: a. Tunjangan Hakim; b. Tunjangan Transportsi; dan c. Tunjangan tambahan penanganan kasus.
Besarnya tunjangan Hakim yang diberikan setiap bulannya adalah Ketua sebesar Rp45,74 juta, Wakil Ketua Rp41,5 juta, Hakim Ketua Majelis Rp38 juta, dan Hakim Anggota Majelis Rp33 juta.
Sementara besarnya tunjangan transportasi yang diberikan kepada Hakim yang tidak menerima fasilitas kendaraan dinas adalah Rp2 juta dan besarnya tunjangan tambahan penanganan kasus adalah Rp1,15 juta.
