Kabar24.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memperbarui pakta integritas bagi kader kepala daerah yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi.
"Apabila terkena kasus mereka diminta mengundurkan diri [dari partai]," kata Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto di sela-sela Rapat Konsultasi DPP Golkar dengan Kepala Daerah di Jakarta, Senin (19/2/2018).
Dia mengharapkan kader Partai Golkar yang tengah memimpin daerah tidak lagi berniat melakukan perbuatan berindikasi korupsi.
Menurutnya, rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kontraproduktif dengan semangat Golkar Bersih.
"Jangan sampai Golkar tersandera oleh persoalan satu-dua pribadi kader," ucap Airlangga.
Penandatanganan pakta integritas baru Golkar diwakili oleh sejumlah kader a.l Gubernur Maluku Said Assagaff, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Komisioner KPK Saut Situmorang menjadi saksi dalam momen tersebut.
Saut mengatakan KPK terus mendekatkan diri ke partai politik sebagai institusi penghasil pejabat negara. Dia menilai banyak kader parpol berkeinginan menjadi pemimpin berintegritas, tetapi terhalang dengan bujukan segelintir orang.
"Kalau kepala daerah berubah lebih baik tentu penindakan tidak ada," ujarnya.
