Kabar24.com, DENPASAR—Para ibu rumah tangga berharap pemerintah menunda kenaikan tarif dasar listrik atau TDL karena dampaknya bakal memberatkan perekonomian keluarga.
Founder Human Capital for Us Community Mutia Sari Syamsul mengatakan listrik telah menjadi kebutuhan pokok yang primer, sama pentingnya dengan kebutuhan pulsa telepon dan bahan pangan.
“Kalau tarif listrik naik, pasti kebutuhan yang lain akan ikut naik. Misalnya, kebutuhan transportasi untuk naik angkot, ongkos ojek, dan naik bus umum dan kereta api, biasanya ikut terkerek naik,” katanya seperti dalam rilis yang diterima, Selasa (13/2/2018).
Mutia yang juga CEO PT Unies Cita Marlido dan PT Magna Cita Marlin ini mengatakan hal tersebut dalam Obrolan Minggu dalam Topik Perempuan dan Energi yang dihadiri Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Rusilowati Efendi dari Yayasan Al Mukhlisin Nunung Nur Kurniawati dan Sri Mulyani, penggerak PKK Bekasi Barat. Pemerintah melansir hingga bulan ketiga tahun ini tidak menaikkan TDL, tetapi bagaimana dengan bulan-bulan berikutnya?
Kenaikan TDL, tambah Mutia, juga akan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan utama yang lain seperti pakaian seragam, alat tulis, buku-buku sekolah, dan buku pelajaran, pasti mengikuti kenaikan harga listrik.
Nunung Nur Kurniawati menambahkan para suami juga akan ikut bingung karena harus kerja lebih keras agar pendapatannya bisa mengikuti kenaikan harga listrik dan tarif-tarif lain. Hal ini bakal memicu keribtan rumah tangga karena jumlah uang yang ada tidak bisa mengimbangi kebutuhan hidup yang terus melangit.
Baca Juga
“Kami inginnya, kondisi ekonomi tetap stabil, tarif listrik juga seperti sekarang ini. Syukur-syukur kalau pemerintahnya lebih memperhatikan kami, dengan menurunkan tarif listrik untuk rumah tangga. Jika ini yang terjadi, situasi rumah tangga akan lebih aman, karena saat ini beban hidup kami sudah berat. Kondisi zaman saat ini sudah berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya,” tuturnya.
Rusilowati Efendi menyampaikan keinginannya agar para ibu rumah tangga yang juga ikut mendidik anak-anak ditambah lagi bebannya dengan memikirkan dampak dari kenaikan tarif listrik.
Para ibu juga mencermati banyaknya berita pejabat yang terpaksa melakukan korupsi, karena kebutuhannnya lebih tinggi dari kemampuannya. Itu sebabnya dirasa ada kebutuhan agar para ibu juga diarahkan menjadi lebih produktif agar lebih mampu menghasilkan produk rumahan yang kalau berhasil, bisa dijual dan membantu ekonomi rumah tangga.
“Ini merupakan solusi daripada hanya melakukan bagaimana meminta terus suami, supaya punya penghasilan lebih besar, sebagai dampak naiknya tarif listrik,” kata Sri Mulyani.
Seperti diketahui pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk menyempurnakan skema DMO dengan menetapkan harga batubara acuan (HBA) yang dijual untuk PLN bagi energi pembangkit listrik, yang dijual di luar PLN, dan untuk ekspor,
Saat ini naiknya harga batubara menjadi problem serius bagi PLN yang menggantungkan 60% kepada produk tambang tersebut. Setiap kenaikan harga batubara, pasti akan mendongkrak biaya produksi listrik.
Tahun 2017 akibat melonjaknya harga batubara, biaya pokok produksi PLN pun ikut terkerek naik sampai Rp16,18 triliun. Akibatnya, laba PLN juga turun 72%, dari Rp10,98 triliun (Sep 2016) menjadi Rp3,06 triliun (Sep 2017).
Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pemah mendiskusikan masalah tersebut, di mana penetapan tarif dasar listrik ditentukan oleh tiga poin penting yakni harga minyak indonesia (indonesia Crude Price/ICP), cost plus margin, dan diskon dari Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batubara untuk domestic market obligation (DMO).
Saat ini Indonesia menjadi produsen batubara terbesar keenam dunia, bahkan sekaligus menjadikannya sebagai eksportir terbesar di dunia. Mengingat kebutuhan energi listrik terus meningkat, maka pengendalian harga batubara menjadi pilihan yang cukup bijak ke depannya.
