Reklame Cawali-Cawawali Harus Izin Pemkot Malang

Pemasangan reklame calon wali kota-calon wakil wali kota Malang pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2018 harus seizing Pemkot Malang lewat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D).
Choirul Anam | 12 Februari 2018 20:43 WIB
Razia spanduk - Berita Jakarta

Kabar24.com, MALANG—Pemasangan reklame calon wali kota-calon wakil wali kota Malang pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2018 harus seizing Pemkot Malang lewat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D).

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan masa kampanye menjadi salah satu tahapan yang dilalui jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 bulan Juni mendatang.

Karena itulah, masing-masing Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota Malang berlomba-lomba mengenalkan jagoan mereka, umumnya melalui media reklame, baik itu berupa banner, spanduk hingga baliho.

“Namun patut diingat, meski dikecualikan sebagai objek pajak reklame, mereka tetap dikenakan biaya jaminan bongkar (jambong),” katanya di Malang, Senin (12/2/2018).

Pemasang reklame dari partai politik tetap diharuskan mengajukan permohonan ke BP2D untuk ditetapkan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atas pajak reklamenya. Itu sebagai dasar perhitungan besaran jumlah jambong yang harus dibayarkan.

Hal ini menindaklanjuti hasil rapat Desk Pilkada, 22 Januari 2018 yang membahas teknis pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi (APS) di masa kampanye Pilkada 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 31 ayat (3) huruf e, menyebutkan bahwa: Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, adalah reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, TNI/Polri dan Partai Politik dengan tidak mencantumkan sponsor produk komersial.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perwal Kota Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa:

Reklame yang menurut ketentuan tidak dikenakan Pajak Reklame, tetap diharuskan membayar uang jaminan bongkar sesuai dengan objek reklame yang dipasang.

“Jadi dalam tahapan kampanye ini, semua paslon dalam rangka pemasangan alat peraga harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkot Malang. Salah satu klausulnya, yakni wajib menitipkan uang jaminan bongkar,” jelas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Ashari Husen, menambahkan.

KPU telah mengkomunikasikan ini kepada masing-masing Timses Paslon sehingga harapannya tidak ada yang lalai atau sampai melanggar aturan main.

“Akan terus dikomunikasikan secara intensif. Nanti dikoordinir oleh KPU sehingga APK nya sudah berizin dan terdata oleh Pemkot,” ucapnya.

Rencanya, Rabu (14/2/2018) diagendakan pernyataan bersama oleh Timses Paslon untuk membongkar sendiri reklame mereka sehingga sudah bersih saat pekan tenang jelang pencoblosan.

Terkait pengambilan uang jambong, kata Ade, nanti dapat diambil di Bendahara Pengeluaran Uang Jambong bagi Wajib Pajak yang membongkar sendiri reklamenya.

Namun apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya masa izin pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jambong tidak dapat diambil.

Penertiban reklame segera begitu masa izinnya habis penting dilakukan, demi menjaga keindahan dan estetika kota.

Hal itu mengingat juga banyaknya masyarakat umum yang bukan warga Kota Malang dan tidak ikut dalam pesta demokrasi Pilkada bulan Juni mendatang sehingga harus dihormati hak-haknya dalam menikmati kenyamanan saat berada di Kota Malan

Tag : spanduk, kota malang
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top