Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 1.000 desa yang akan menjadi pilot project implementasi program desa padat karya pada 2018 mempunyai kerawanan masalah stunting.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, 1.000 desa dalam 100 kabupaten ini akan menjadi fokus dan secara bertahap dilakukan bagi semua desa. Per 25 Januari, sudah ada penyaluran kepada 10 kabupaten prioritas.
Penanggulangan stunting, sambungnya, memang ditetapkan melalui sinergi kegiatan, termasuk program desa padat karya. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis. Secara fisik ditunjukkan dengan ukuran anak yang pendek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi Kemenko PMK, Kamis (1/2/2018), kurangnya asupan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan berpengaruh. Hal ini pada gilirannya berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak berkembang.
Penanggulangan problematika ini, lanjut Puan, perlu ditopang oleh infrastruktur dasar kesehatan seperti ketersediaan air bersih dan Ssnitasi. Oleh karena itu, program desa padat karya diharapkan mampu mengakselerasi penyediaan inftrastruktur dasar tersebut.
"Untuk itu, di desa-desa harus tersedia sarana air bersih dan sanitasi. Padat karya juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pos kesehatan, pengerasan jalan, sekolah atau sarana ibadah,” tuturnya.
Dia kembali menegaskan, pembangunan desa pada 2018 diarahkan untuk melakukan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di desa. Pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja lokal desa, dan teknologi lokal.
Adapun, sebanyak 30% anggaran dana desa dialokasikan untuk program padat karya. Program ini dinilai mampu memberikan tambahan upah atau pendapatan bagi masyarakat sehingga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan.
“Saya harapkan kegiatan padat karya ini tidak dilaksanakan pada musim panen bagi yang masyarakatnya berprofesi petani,” imbuhnya.
