Kabar24.com, JAKARTA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan pers memiliki peranan dalam pembangunan termasuk dalam proses mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
"Media memberikan keadilan itulah yang mendasar," ujarnya, ketika menyampaikan orasi dalam acara Penganugerahan Pena Emas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Dewan Pers, Kamis (1/1/2018).
Dalam kesempatan ini, Soekarwo menyampaikan pemikirannya mengenai pembangunan daerah yang melibatkan secara aktif media massa atau pers dalam prosesnya.
Soekarwo menjelaskan melibatkan secara aktif pers dalam proses pembangunan daerah, khususnya di Jawa Timur menjadi keniscayaan.
Menurutnya dengan perkembangan global, membuat komunitas pers semakin kritis dan dinamis, dalam hal ini pers nasional tetap mengedepankan tanggung jawab dalam membantu membangun persepsi yang baik di tengah-tengah masyarakat.
"Ini penting karena kehidupan ini adalah soal persepsi dan pers pada prinsipnya punya peran dalam membangun persepsi, baik kepada masyarakat sendiri maupun pihak luar," katanya.
Baca Juga
Dia menambahkan persepsi baik ini menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai, dan kondusif, dimana hal ini menjadi syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Soekarwo mengungkapkan berkomunikasi dengan baik kepada pers harus dilakukan namun dalam praktiknya selalu ada dinamika yang terjadi.
Dia mengatakan dirinya banyak mendapatkan pembelajaran dari rekan-rekan media sebagai birokrat.
Soekarwo mendapatkan Anugerah Pena Emas dari PWI atas partisipasinya sebagai tokoh pemerintahan dalam memajukan pers nasional khususnya dari daerah Jawa Timur.
"Tidak mungkin saya berkomunikasi dengan baik tanpa peranan teman-teman media Jawa Timur. Saya mendapatkan pengakuan dari pusat, ini bersama-sama dengan media di Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa dijaga kulturnya oleh teman-teman media," jelasnya.
Soekarwo berharap di kondisi seperti sekarang yang telah memasuki revolusi karena kehadiran teknologi informasi. Dia mengusulkan harus ada diklat kompetensi pers, agar profesionalitas tetap terjaga.
"Kebenaran itu menjadi basis yang utama untuk pers," ujarnya.
