Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar Terbaru 11 Kota Layak Anak di Sulsel, Menteri Yohana Beri Apresiasi

Sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjalankan program Kota Layak Anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menjawab pertanyaan anggota Komisi VIII saat rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menjawab pertanyaan anggota Komisi VIII saat rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjalankan program Kota Layak Anak.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kesebelas kabupaten tersebut adalah Takalar, Luwu, Bulukumba, Enrekang, Sidenreng Rappang, Pinrap, Barru, Selayar, Sinjai, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

Sulawesi Selatan, secara total memiliki 24 kabupaten/ kota. Sebanyak 13 kabupaten/kota lainnya telah menginisiasi Kota Layak Anak (KLA). Sementara itu, secara nasional, KLA telah dilakukan oleh 349 kabupaten/ kota.

Menteri PPPA, Yohana Susana Yembise mengapresiasi langkah 11 kabupaten/ kota itu. KLA, sambungnya, merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak dengan merujuk pada 24 indikator pencapaian.

Menurutnya, butuh upaya bersama semua pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, akademisi, media, hingga pelaku usaha.

“Untuk menyukseskan program ini bukanlah pekerjaan mudah,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PPPA, Selasa (30/1/2018).

Untuk meningkatkan pelayanan pada anak-anak, lanjut Yohana, ada pula Puskesmas Ramah Anak. Salah satu fasilitasnya yakni memisahkan ruang tunggu anak yang sakit dan sehat dengan ruang tunggu orang dewasa. Ada pula taman bermain dan bacaan.

Dalam mewujudkan sekolah ramah anak, menurut Ketua DPRD Maros Chaidir Syam, tidak hanya sekadar melalui pemberian perlindungan. Menurutnya, hal ini juga tergantung bagaimana anak memperoleh hak-haknya di lingkungan sekolah.

“Seperti penyediaan toilet wanita dan pria yang terpisah, tidak terjadi bullying antara guru dengan anak ataupun sesama anak-anak, adanya kantin dan makanan sehat, dan ruang ibadah untuk agama masing-masing,” sebutnya.

Selaku legislatif, pihaknya menyatakan akan tetap mendukung program pemerintah yang bersifat positif dan berdampak langsung pada masyarakat. Program itu baik dari sisi pengganggaran maupun regulasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper