Kabar24.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo terus mengupayakan kebijakan BBM Satu Harga sebagai salah satu pengamalan sila kelima dari ideologi Indonesia.
Kepala Negara mengatakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terhambat.
Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.
"Ini yang sering saya sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan," kata Presiden Jokowi saat peresmian BBM Satu Harga di Pontianak, dalam keterangan resmi, Jumat (29/12/2017).
Dia menambahkan kebijakan BBM Satu Harga merupakan jawaban atas permasalahan itu.
Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut.
Baca Juga
Presiden mengakui kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan. Terlebih, melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu.
"Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp300 triliun diberikan, ini kenapa Rp1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!" kata Presiden.
Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ini, Kepala Negara langsung meresmikan secara serentak kebijakan BBM Satu Harga yang juga berlaku di Kalimantan dan berbagai daerah lainnya.
Hal tersebut tentunya akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata agar distribusi pasokan BBM menjadi lebih mudah.
