Pemerintah Diharapkan Produksi Vaksin Anti Difteri

Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), meminta pemerintah untuk segera mendorong badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD) , memproduksi berbagai serum vaksin termasuk serum anti Difteri
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 18 Desember 2017  |  13:50 WIB

Kabar24.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), meminta pemerintah untuk segera mendorong badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD), memproduksi berbagai serum vaksin termasuk serum anti Difteri.

Selama ini serum dan vaksin yang digunakan untuk vaksinasi lebih banyak import dari berbagai negara, yang kehalalannya masih diragukan. Selain itu, import ini bisa berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa.

Ketua ILUNI UI yang membidangi masalah kesehatan masyarakat, Dr drg Wahyu Sulistiadi Mars mengatakan salah satu penyebab munculnya penyakit difteri adalah belum tuntasnya status halal program imunisasi.

Karena itu, katanya, pemerintah perlu memastikan kepada industri farmasi agar melakukan sertifikasi halal produk serum dan vaksin, untuk menyetop perluasan penyebaran bakteri Corynebacterium Diptheriae. Bukan hanya untuk vaksin difteri, namun juga untuk semua produk farmasi perlu mendapatkan sertifikasi halal.

"Sulitnya melakukan sertifikasi halal bagi vaksin-vaksi karena serum atau Vaksin yang kita gunakan untuk imunisasi sebagian besar masih import dari negara-negara non Muslim. Karena itu, salah satu Solusi mengatasi mewabahnya penyakit difteri di masyarakaat saat ini, kami mengusulkan agar pemerintah segera memproduksi serum atau vaksin dan produk farmasi lainnya. Sehingga kita bisa mandiri di bidang kesehatan. Tidak bergantung produk vaksin import,” papar dia dalam acara diskusi “Tujuh Solusi Pencegahan Difteri” seperti dikutip dari siaran persnya.

Solusi lainnya, katanya, adalah mengalokasi dana yang lebih besar untuk kesehatan masyarakat. Sudah saatnya sektor kesehatan masyarakat diberikan anggaran yang memadai untuk menginvestasi manusia sehat Indonesia dengan mencegah penyakit.

Lebih lanjut, Wahyu Sulistiadi menyebutkan, penyakit infeksi yang dikomandoi bakteri Corynebacterium Diptheriae atau biasa dikenal dengan penyakit Dipteri bisa menyebabkan kematian pada umat manusia yang mengidapnya. Penyakit ini bisa menjadi bio teroris yang lebih dahsyat dari teroris yang selama ini dikenal. Bio teroris ini siap menyerang kapan saja, terutama ketika kondisi lengah. Jika teroris yang biasa dapat dengan cepat dan tanggap diselesaikan oleh jajaran kepolisian. Difteri tidak mudah diselesaikan berbagai lembaga dan kementrian jika akar permasalahannya tidak diberikan solusi dengan segera.

“Penyakit Dipteri ini dalam jangka waktu lama sudah tidak muncul. bahkan hampir dikatakan musnah dari permukaan bumi Indonesia. Akan tetapi ketika bangsa ini tidak lagi mempedulikan kesehatan masyarakatnya, penyakit Difteri ini bisa menghimpun dan menyerang begitu cepat anggota masyarakat kita," tambahnya.

Hingga akhir November 2017 menurut Kementerian Kesehatan terdapat 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi telah terdampak bakteri Corynebacterium Diptheriae. Secara keseluruhan telah terjadi 622 kasus wabah Difteri. 32 orang diantaranya meninggal dunia.

Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono menambahkan, sebagai bagian dari komponen bangsa, ILUNI UI akan memberikan beberapa pemikiran masukan kepada pemerintah untuk mengatasi wadah penyakit dipteri agar segera teratasi dan tidak berulang kembali. Pemikiran tersebut dikemas dalam 7 (tujuh) SOLUSI ILUNI UI mengatasi mewabahnya difteri.

Adapun 7 (tujuh) solusi tersebut selain yang sudah dipaparkan Dr Wahyu Sulistiadi adalah Public Health Emergency . Yakni, Pemerintah perlu cepat dan tanggap mengatasi darurat kesehatan masyarakat, melalui darurat Difteri. Solusi lainnya adalah Health Promotion and Prevention Disease yakni program kesehatan masyarakat berupa promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
difteri

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup