Kabar24.com, JAKARTA - Tanpa bermaksud mendahului palu hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, rasanya berat bagi mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lolos dari jerat hukum. Hingga kini, pengadilan khusus tersebut belum pernah sekalipun memvonis bebas berkas perkara yang disusun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama terdakwa siapapun.
Justru pertanyaan besarnya: adakah Novanto bakal menjadi terdakwa pertama yang bakal divonis bebas dari tuntutan jaksa KPK oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor di Jakarta? Tentu saja sejauh ini kita belum bisa meraba apapun, karena sidang perdana kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR itu baru saja digelar pada 13 Desember 2017.
Hanya, dengan melepas jabatan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR, nyaris kekuasaan Novanto lenyap sudah. Begitu cepat kedigdayaan politik tokoh yang dikenal liat dan licin dalam dunia politik Indonesia mutakhir itu berada di titik nadir. Secara kasat mata, Novanto saat ini powerless. Dia tersuruk menjadi pariah politik.
Di sisi lain, Golkar sendiri cepat berkonsolidasi. Berbagai faksi telah memantapkan diri untuk menyongsong era pasca-Novanto, termasuk kalangan pemilik suara utama yaitu DPD I, DPD II dan beberapa organisasi pendiri Partai Beringin. Ini memang sejenis kelebihan para politisi Golkar: cepat beradaptasi dengan krisis yang melanda partai, tak terkecuali persoalan yang tengah membelit pribadi sang (mantan) ketua umum.
Berbagai tokoh utama faksi-faksi di tubuh Golkar tampak mafhum bahwa persoalan yang menimpa Novanto kali ini relatif berat, sehingga tampak musykil melakukan suatu ‘penyelamatan’ dalam bentuk apapun (mission impossible). Mencoba melakukan perlawanan institusional dengan mendayagunakan seluruh energi politik yang tersisa justru berisiko menghadapi arus balik berupa krisis kepercayaan publik yang menjad-jadi. Golkar terancam menjadi partai gurem pada Pemilu 2019 jika elite partai merespons kasus korupsi e-KTP yang melilit Novanto secara membabi-buta dan di luar kewarasan politik.
Mega korupsi e-KTP yang menjerat sekian birokrat, pihak rekanan (swasta) dan politisi dengan hitungan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun dari total nilai proyek Rp5,9 triliun pada 2010 itu dinilai sebagian pihak sebagai korupsi yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. Pesta pora atau ‘bancaan’ duit Rp2,3 triliun itu telah menghentak kesadaran banyak pihak betapa kerusakan lintas sektoral berbagai institusi penting tersebut bisa membuat siapapun putus asa atas masa depan negeri ini.
Golkar tentu saja masih menyisakan akal sehat untuk tidak sembrono melawan arus kegeraman publik, yang bisa bermuara pada apatisme politik, atau bahkan fatalisme politik. Dengan mengamputasi biang keladi yang menggerus elektabilitas, Golkar pasti berharap posisinya sebagai partai besar dalam konstelasi politik nasional bisa dijaga dan dijamin keberlanjutannya.
Mungkin karena melihat situasi yang begitu kritis dan dilematis, elite Golkar lintas faksi menyadari pentingnya mengutamakan bagaimana partai bisa segera lepas dari sandera politik terus-menerus akibat bimbang dan gamang mengambil sikap terkait kasus yang menjerat Novanto.
AKLAMASI
Rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12) malam yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan akan dikukuhkan secara aklamasi pada Munaslub 19-20 Desember 2017 di Jakarta agaknya merupakan solusi untuk menyederhanakan masalah agar tidak terjadi komplikasi, dan kebetulan sosok Arilangga relatif tidak kontroversial serta bisa diterima hampir semua faksi.
Sama seperti partai lainnya, Golkar sebagai partai warisan Orde Baru dihadapkan pada agenda politik jangka pendek yang begitu mendesak, yaitu pilkada serentak 2018. Jika Golkar mengalami kegagalan dalam mengelola hajatan tersebut, boleh jadi partai ini akan kehilangan daerah-daerah potensial yang selama ini menjadi lumbung suara akibat minimnya tokoh atau sosok yang diusung Golkar yang berhasil meraih kursi entah gubernur, walikota atau bupati.
Tentu saja agenda berikutnya yang sangat penting adalah Pemilu 2019, yang akan menghelat serentak pemilu legislatif (DPR/DPRD/DPD) serta pemilihan presiden-wapres. Golkar sejauh ini memastikan mendukung pencapresan kembali Joko Widodo, takala PDI Perjuangan sebagai partai ‘induk’ Jokowi justru belum memperlihatkan sinyal apapun ihwal pencalonan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Pertanyaannya, adakah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja bakal tetap konsisten dengan sikap Golkar mendukung Jokowi? Atau, Golkar akan mengkaji ulang keputusan strategis di masa kepemimpinan Novanto tersebut?
Satu hal, hasil survei yang digelar CSIS, Poltracking, dan LSI baru-baru ini menyebutkan elektabilitas Golkar saat ini sudah tersalip Partai Gerindra, sementara PDIP tetap sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi Arilangga Hartarto untuk membalikkan situasi.
Suka tidak suka, imbas negatif kasus korupsi e-KTP telah turut mereduksi elektabilitas Golkar karena pemberitaan yang masif soal keterlibatan Novanto dalam kasus itu. Meski tidak mudah, kepemimpinan Airlangga tetap punya peluang untuk menahan kejatuhan elektabitas tersebut…
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
