Kabar24.com, GIANYAR—Bank Pembangunan Daerah Bali bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar melakukan sosialisasi bimbingan teknis penerapan implementasi transaksi nontunai.
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Made Dinihari Rupawati menjelaskan manfaat dari implementasi transaksi nontunai antara lain mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, menekan laju inflasi, dan menekan transaksi illegal (korupsi).
“Yang terpenting mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan menekankan agar pada 2018 semua sudah berbasis nontunai dalam semua transaksi yang dilakukan khususnya di Kabupaten Gianyar,” katanya, Selasa (5/12/2017).
Menurut Ruopawati seluruh pemerintah daerah siap menerapkan transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018 sesuai dengan imbauan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.
Kepala BPD Bali Cabang Gianyar I Made Artawa mengatakan BPD Bali sudah saatnya memberikan layanan terbaik untuk pemerintah dearah baik dari sisi kredit pelayanan barang dan sudah siap melakukan transaksi online agar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memantau bendahara penerima dan pengeluaran.
Dalam acara tersebut selain BPD Bali Cabang Gianyar, juga melibatkan BPD Bali Cabang Ubud dan Tim BPD Bali Kantor Pusat Provinsi Bali. Kegiatan ini dihadiri UPTD Puskesmas dan UPTD Sekolah se-Kabupaten Gianyar, dan Bendahara Pengeluaran Kabupaten Gianyar.
Baca Juga
Tim BPD Kantor Pusat Provinsi Bali Agus Junio Kurniawan mengatakan BPD Bali sudah mempunyai solusi nontunai yang tersedia di BPD Bali dalam segi pengeluaran dan penerimaan yang berupa SP2D online, internet banking (IB), mobile banking (MB), cek dengan sarana tersebut dapat memudahkan untuk bertransaksi dan menjamin transparansi.
