PBB Minta Laporan Terkait Kematian dan kekerasan Seksual Atas Kaum Rohingya dari Myanmar

Panel Hak Perempuan PBB menyerukan agar dalam enam bulan ke depan Myanmar membuat laporan terkait tindak perkosaan dan kekerasan seksual oleh pasukan keamanannya terhadap wanita dan anak-anak di daerah Rakhine.
Juli Etha Ramaida Manalu | 28 November 2017 20:38 WIB
Perempuan pengungsi Rohingya bersama cucunya, saat menunggu bantuan, di Bangladesh, Selasa (19/9). - Reuters/Danish Siddiqui

Kabar24.com, JAKARTA - Panel Hak Perempuan PBB menyerukan agar dalam enam bulan ke depan Myanmar membuat laporan terkait tindak perkosaan dan kekerasan seksual oleh pasukan keamanannya terhadap wanita dan anak-anak di daerah Rakhine.

Kampanye, yang disusul serangan ke sejumlah markas kepolisian oleh gerilyawan Rohingya menyebabkan lebih dari 600 ribu kaum Rohingya melarikan diri ke Bangladesh meninggalkan desa dan rumah mereka yang terbakar menjadi abu.

Permintaan data dari sebuah negara oleh panel tersebut merupakan suatu hal langka. Permintaan yang diajukan kepada pihak Myanmar ini merupakan yang keempat sejak 1982.

Dalam pertemuan dengan para peminpin keagamaan dan kepercayaan di Myanmar pada Selasa (28/11/2017) Paus Fransiskus menekankan pentingnya persatuan dalam perbedaan. Namun, dia tidak menyebutkan secara khusus terkait Muslim Rohingya dalam hari pertama kunjungannya.

Dalam sebuah pidatonya, dia kemudian menyebutklan  konflik sipil dan pertemupuran di Myanmar sudah berlangsung terlalu lama dan penyebabkan perpecahan yang dalam.

Panel Pengawas PBB yang terdiri atas 23 ahli independen, memberikan waktu enam bulan bagi pemerintah Myanmar untuk menyerahkan laporan yang diminta kepada Sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres.

“Komite meminta informasi terkait kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan atas wanita dan anak perempuan Rohingya oleh pasukan keamanan negara dan meminta detail jumlah wanita dan anak yang tewas atau terbunuh di luar faktor alami selama terjadinya kekerasan,” kata Panel tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Selasa (28/11/2017).

Para ahli juga meminta informasi terkait sejumlah investigasi, penahanan, penuntutan, hukuman, atau tindakan disiplin yang dikenakan kepada pelaku, termasuk anggota pasukan bersenjata yang ditetapkan bersalah.

Secara spesifik, mereka meminta informasi terkait batalyon yang mejalankan operasi pembersihan di Rakhine sehak 25 Agustus dan pihak pemberi komando.

Panel mengaatakan pihaknya ingin mengetahui berapa banyak wanita dan anak perempuan yang ditahan oleh pasukan keamanan.

Reuters, pada Senin (27/11/2018) melaporkan bahwa Badan Hak Azasi manusia PBB akan mengadakan pertemuan khusus di Jenewa pada 5 desember nanti yang akan membahas terkait pembunuhan, perkosaan, dan tindak kriminal lain yang dilakukan terhadap kaum Rohingya di Myanmar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rohingya

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top