Kabar24.com, JAKARTA - Sejumlah partai politik mulai mengkhawatirkan kasus hukum yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto akan mengganggu kinerja lembaga legislatif tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa status Novanto sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam kasus e-KTP seharusnya tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan. Karena bagaimanapun juga, kepentingan bangsa dan negara harus tetap diutamakan.
"Jangan sampai persoalan tersebut mengganggu jalannya pemerintahan negara, khususnya melalui DPR. Sebab DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sehingga efektivitas kerja pimpinan DPR sangatlah penting," ujarnya, Senin (20/11/2017).
Kendati demikian, dia menegaskan, PDIP tidak akan campur tangan soal posisi Novanto karena hal itu sepenuhnya merupakan urusan Golkar.
"Tentunya hal tersebut juga diatur dalam tatib DPR dan PDI Perjuangan meminta agar semua menaati Tatib DPR RI tersebut," ujar Hasto.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR. Pasalnya, kasus hukum yang menjerat Novanto akan berdampak buruk kepada DPR.
Baca Juga
"Partai Golkar harus mendorong itu. Kalau tidak kan, cukup mengganggu citra kelembagaan DPR," kata Yandri.
Kendati keputusan pergantian Novanto ada di tanggan Golkar, ujarnya, namun dia meminta partai itu memikirkan citra DPR yang ikut terbawa-bawa dalam kasus hukum Novanto.
"Persoalan pergantian sebenarnya di tangan Golkar. Tinggal kita minta kepada Golkar agar melihat kondisi yang objektif seperti ini untuk kepentingan kelembagaan DPR," kata Yandri.
Menurutnya, pergantian Novanto sebagai Ketua DPR harus segera dilakukan dan pergantian hanya pada posisi Ketua DPR saja, sementara pimpinan lain tidak.
"Ketuanya saja, yang lain kan tidak ada masalah. Jadi tidak perlu kocok ulang," ujarnya.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
