Bisnis.com, SAN FRANCISCO - Google dalam surat kepada pengatur pemilihan umum Amerika Serikat pada Kamis (9/11/2017) mengatakan sangat mendukung aturan pengetatan iklan politik dalam jaringan sebagai bagian dari upaya mengurangi penyalahgunaan dan pengaruh asing.
Anggota parlemen Federal mengecam Google, Facebook dan Twitter, yang tidak berbuat cukup untuk mengenali dan menghalangi agen Rusia membeli iklan pada layanan mereka. Pihak berwenang AS mengatakan, iklan tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih selama pemilihan presiden pada 2016.
Undang-undang AS mengizinkan pihak asing mengiklankan masalah tertentu jika mereka mengungkapkan pembelanjaanya pada iklan, namun hal tersebut akan melanggar hukum apabila mereka ikut campur dalam pemilihan umum.
Pada September, Komisi Pemilihan Umum Pusat (FEC), yang menetapkan aturan keuangan kampanye, memilih mempertimbangkan untuk memastikan bahwa peraturan pengungkapan berlaku untuk kegiatan dalam jaringan. Hal tersebut membuka masa tanggapan umum berakhir pada Senin.
Dalam surat tersebut, Google pada Kamis menawarkan tanggapan resmi terhadap pertimbangan FEC.
"Kini lebih daripada sebelumnya, kita harus bekerja sama untuk memperbaiki transparansi, meningkatkan pengungkapan dan mengurangi penyalahgunaan dan pengaruh asing dalam pemilihan AS," kata perusahaan tersebut.
Sikap tersebut menandai sebuah perputaran balik dari 2010, ketika Google mencari pembebasan afirmatif dari persyaratan bahwa sebuah iklan harus menyatakan siapa yang membelinya. Komisi tersebut tidak mencapai konsensus tentang pembebasan pada saat itu.
Google meminta komisi tersebut memperluas peraturan pengungkapan untuk televisi dan cetak iklan ke Web.
"Google sangat mendukung usulan komisi tersebut untuk melanjutkan pembuatan peraturan, sehingga komisi tersebut dapat memberikan kejelasan bahwa kampanye dan pengiklan politik lainnya perlu menentukan penyangkalan apa yang harus disertakan," kata Google.
Perusahaan penjual iklan teratas dalam jaringan di dunia itu juga meminta pengatur pusat dan pembuat undang-undang memperluas pembatasan peranserta asing dalam pemilihan umum untuk melindungi muatan, yang disalurkan dan diiklankan di Internet.
Ratifikasi ketentuan tersebut dapat memberi petunjuk kepada perusahaan teknologi tentang bagaimana memperlakukan pengaruh yang bersifat halus, atau konten dari organisasi seperti RT, portal berita Rusia yang menarik perhatian anggota parlemen karena menjajakan propaganda di Facebook dan layanan YouTube Google.
Dalam suratnya, Google juga mengulangi rencana untuk menawarkan kepada masyarakat sebuah basis data iklan pemilihan umum yang dibeli melalui layanannya. Selain itu, perusahaan tersebut mengatakan informasi tentang pembeli yang akan lebih mudah diakses.
Laman berita teknologi Recode adalah yang pertama kali melaporkan surat Google tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
